Teknologinya berbeda. Ekonominya berbeda. Tetapi logika kekuasaannya tetap sama. Setiap negara didorong untuk menentukan kubunya.
Dalam konteks itulah pidato Macron dan Prabowo menjadi penting. Keduanya menolak gagasan bahwa masa depan dunia harus ditentukan oleh dua ibu kota besar.
Prancis memiliki tradisi kemandirian sejak Charles de Gaulle menolak tunduk sepenuhnya kepada NATO.
Indonesia memiliki tradisi bebas aktif yang diwariskan pendiri bangsa.
Yang diperjuangkan bukan netralitas pasif. Yang diperjuangkan adalah kebebasan berpikir. Kebebasan menentukan kepentingan nasional.
Kebebasan berkata “ya” ketika menguntungkan bangsa dan berkata “tidak” ketika bertentangan dengan masa depan rakyat.
Di abad ke-21, kemerdekaan sebuah bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh batas wilayahnya. Kemerdekaan ditentukan oleh kemampuan mengambil keputusan sendiri.
Dan mungkin itulah definisi baru kemerdekaan yang sedang diperjuangkan Indonesia dan Prancis bersama.
Kedua: Dunia membutuhkan keseimbangan baru yang lebih multipolar
Selama berabad-abad, perdamaian dunia selalu dibayangkan sebagai hasil kemenangan pihak yang paling kuat.
Kekaisaran Romawi pernah percaya demikian. Kerajaan Inggris pernah percaya demikian.
Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, banyak orang percaya stabilitas dunia akan lahir jika ada satu negara yang cukup kuat untuk mengatur semuanya.
Namun sejarah berulang kali memperlihatkan kelemahan gagasan itu. Kekuatan yang terlalu besar sering berubah menjadi dominasi.
Dominasi sering berubah menjadi pemaksaan. Dan pemaksaan sering melahirkan perlawanan.
Di sinilah saya melihat inti terdalam dari pidato Macron dan Prabowo.