FWK Minta Presiden Prabowo Subianto Redam Kenaikan Harga Pangan Yang Telah Menjepit Masyarakat

WartaPesona.com - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) meminta Presiden Prabowo untuk meredam kenaikan harga bahan pangan yang belakangan terus naik dan menjepit masyarakat.

Dari hasil diskusi kebangsaan di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026, FWK berpendapat, krisis minyak global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ikut mengerek harga kebutuhan pangan seperti minyak goreng, tahu, tempe, telur, buah-buahan, sayur mayor, dan bawang putih.

“Hasil efisiensi MBG harus dikembalikan kepada rakyat, dalam bentuk subsidi yang menyentuh kebutuhan pokok rakyat,” ujar Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane.

Baca Juga: Kementerian Kebudayaan Salurkan Lebih Dari Rp9 miliar Untuk Membantu Cagar Budaya dan Masyarakat Kebudayaan

Selasa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada rencana memangkas anggaran MBG, dari alokasi awal Rp355 triliun pada APBN 2026.

Realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun sampai akhir April 2026.

“Bapak Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uangnya,” ujar Pubaya.

Diskusi kebangsaan diselenggarakan FWK setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di DPR tentang arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara.

Baca Juga: 2027: Tahun Penentu Prabowo Subianto Satu Atau Dua Periode

Diskusi tersebut dihafiri oleh Hendry Ch Bangun, wakil ketua Dewan Pers periode 1999-2022 dan beberapa pemimpin redaksi media massa dan wartawan senior.

Hendry Bangun mengatakan, pemerintah perlu memanfaatkan APBN sebagai shock absorser untuk meredam lonjakan harga minyak global dan melemahnya nilai tukar rupiah serta merosotnya daya beli rakyat.

Inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan. Kenaikan harga tahu tempe turut memberi andil terhadap laju inflasi itu.

Produsen tahu dan tempe menghadapi kenaikan biaya produksi menyusul naiknya harga kedelai impor dan harga plastik kemasan.

Herry Sinamarata, selaku Koordinator bidang Ekonomi FWK menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh untuk menjamin kelancaran distribusi barang ke pasar-pasar.***