Pidato Presiden Prabowo Subianto, deklarasi ekonomi baru, dan kisah negara kaya tetapi bocor

Oleh Denny JA

WartaPesona.com - Malam itu, di sebuah pelabuhan ekspor, sebuah kapal meninggalkan Indonesia membawa batu bara, sawit, dan mineral dari perut bumi Nusantara.

Di atas kertas, nilainya tercatat rapi. Di gudang negara, angkanya masuk sebagai ekspor. Di laporan resmi, Indonesia tampak untung.

Tetapi jauh di luar sana, di rekening lain, di yurisdiksi lain, di perusahaan perantara yang tak pernah mencium bau tanah Indonesia, nilai sebenarnya baru muncul. Ternyata nilai sebenarnya jauh lebih tinggi, yang tak terbaca oleh sistem pajak Indonesia.

Baca Juga: Gebernur Jwa Barat Dedi Mulyadi Dukung Kajian Akademik Prasasti Batu Tulis dan Binokasih

Di kampung-kampung, guru masih bergaji pas-pasan. Petani masih menunggu pupuk murah. Anak nelayan masih belajar dengan lampu redup.

Negara kaya itu seperti rumah besar dengan atap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut.

Ini sebuah paradoks. Di DPR, 20 Mei 2026, paradoks itu diformulasikan dalam pidato dan kebijakan.

Presiden Prabowo Subianto berdiri dan mengatakan inti dari kegelisahan itu: Indonesia bukan miskin karena tak punya kekayaan. Indonesia miskin karena kekayaannya terlalu lama bocor.

Baca Juga: Hukum Alam Kejatuhan Pemimpin, Belajar Dari Nero Sampai Marcos

Pidato Prabowo pada 20 Mei 2026 penting karena ia bukan sekadar pidato rutin biasa. Ia adalah deklarasi arah ekonomi baru.

Dalam forum KEM-PPKF RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara 11,82 sampai 12,40 persen PDB, belanja 13,62 sampai 14,80 persen PDB, defisit 1,80 sampai 2,40 persen PDB, inflasi 1,5 sampai 3,5 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5 persen.

Tetapi angka-angka itu hanyalah kulit luar.

Intinya lebih dalam: Prabowo ingin menggeser Indonesia dari ekonomi yang dianggap terlalu liberal dan bocor, menuju ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945.