Kita boleh berbeda dalam pilihan politik. Kita boleh berbeda dalam menilai pemerintah. Tetapi kita harus tetap setia pada satu warisan bersama: kekuasaan boleh berganti, namun konstitusi dan kalender Pemilu harus tetap berdiri.
Komitmen ini tentu menuntut elite parlemen, aparat negara, dan lembaga hukum menjaga integritasnya. Jika saluran konstitusional sengaja disumbat oleh syahwat koalisi mayoritas, maka kebuntuan formal itulah yang akan memicu amarah jalanan.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya meminta rakyat bersabar. Pemerintah juga harus memberi alasan moral dan institusional agar rakyat layak bersabar.
Ia harus mendengar. Ia harus mengoreksi. Ia harus membuka ruang kritik. Ia harus memastikan bahwa hukum bekerja bukan untuk melindungi kekuasaan, melainkan untuk menjaga keadilan.
Saya sering membayangkan kembali seorang ayah yang mengirim pesan di awal tulisan ini.
Yang ia butuhkan bukan kemenangan satu kubu atas kubu lain. Yang ia butuhkan adalah keyakinan bahwa anak-anaknya masih memiliki masa depan di republik ini.
Negara yang besar bukanlah negara yang tak pernah marah kepada pemimpinnya.
Negara yang besar adalah negara yang mampu mengubah kemarahan menjadi perbaikan tanpa menghancurkan rumah konstitusinya sendiri.
Kemarahan dapat mengganti penguasa. Tetapi hanya konstitusi yang menjaga republik tetap ada setelah kemarahan itu berlalu.
Kritik menjaga kekuasaan tetap waras. Konstitusi menjaga bangsa tetap utuh. Demokrasi hanya akan bertahan ketika kita setia pada keduanya.***
Referensi
1. Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel. How Democracies Die. New York: Crown Publishing Group, 2018.
2. Mounk, Yascha. The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
Artikel opini tersebut tidak mewakili pandangan redaksi