Meluasnya Protes Mahasiswa dan Ujian Kesabaran Konstitusional

Namun niat baik tidak otomatis menjamin tata kelola yang baik.

Ketika muncul dugaan penyimpangan, pemborosan, atau tata kelola yang lemah, publik berhak bertanya: apakah uang rakyat digunakan dengan tepat?

Apakah program berjalan efisien?

Apakah manfaatnya sampai kepada mereka yang paling membutuhkan?

Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitasnya. Setiap rupiah APBN bukan milik pemerintah. Ia milik rakyat.

Kritik ketiga berkaitan dengan membengkaknya berbagai program dan proyek baru yang membutuhkan pembiayaan negara dalam jumlah besar.

Di antara yang paling sering diperdebatkan setelah kasus Makan Bergizi Gratis, adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di ribuan desa dan kelurahan. Program semacam ini membutuhkan dukungan dana, infrastruktur, manajemen, dan pengawasan yang tidak kecil.

Pertanyaan publik bukan semata-mata apakah program itu baik atau buruk.

Pertanyaannya lebih mendasar: apakah negara memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menjalankan begitu banyak program besar secara bersamaan tanpa mengganggu kesehatan APBN dalam jangka panjang?

Pertanyaan seperti ini sah diajukan.

Justru negara yang sehat adalah negara yang berani menguji setiap kebijakan besar dengan pertanyaan kritis.

Untuk isu politik, tiga kritik juga paling sering muncul dalam perdebatan publik.

Pertama, menguatnya kembali peran militer di berbagai jabatan dan institusi sipil.

Kekhawatiran itu menguat setelah revisi UU TNI 2025 memperluas ruang penugasan prajurit aktif di sejumlah kementerian dan lembaga.

Bagi para pengkritiknya, gejala ini mengingatkan kembali pada bayang-bayang dwifungsi militer sebelum reformasi.