Cina Berlakukan Undang-undang Persatuan Etnis, Tak Mau Lagi Perang Saudara Pecah

Oleh Rosadi Jamani*

WartaPesona.com - Sesekali kita menengok ke luar. Tak lah melihat wajah koruptor terus. Kali ini, China.

Baru saja Cina memberlakukan undang-undang persatuan etnis. Etnisnya cuma 56 saja, sementara kita punya 1.340 etnis, itu belum lagi sub etnisnya.

Kalau hari ini melihat Cina, rasanya seperti melihat naga raksasa lagi ngecas pakai listrik tenaga ambisi. Ekonominya melesat, teknologinya bikin silikon sampai minder, militernya makin sangar, pertaniannya subur, industrinya memproduksi barang lebih cepat dari kita mengucapkan, "Tambah satu keranjang." Dunia pun mulai berbisik, "Wah, Amerika jangan-jangan sebentar lagi cuma lihat lampu belakang."

Baca Juga: Pramono Anung: Orang yang Meninggalkan Partainya Tidak Akan Pernah Besar

Tetapi jangan salah. Naga itu dulu bukan lahir dari spa air hangat dan pijat refleksi. Ia lahir dari kawah perang saudara bikin sejarah geleng-geleng kepala. Cina pernah hancur karena sesama anak bangsanya saling berantem. Darah mengalir lebih deras dari Sungai Yangtze, sedangkan rakyat cuma bisa berharap besok masih kebagian nasi.

Sejak saat itu, Beijing seperti bersumpah, "Pokoknya jangan sampai negeri ini pecah lagi. Sekali cukup. Kapok!"

Maka lahirlah undang-undang persatuan etnis yang disahkan Maret 2026 dan berlaku mulai Juli 2026. Tujuannya terdengar sederhana, menyatukan 56 kelompok etnis agar semua merasa satu keluarga besar bernama China. Logikanya gampang. Kalau semua menarik gerobak ke arah yang sama, kereta negara melaju. Kalau masing-masing narik ke arah sendiri, yang jalan cuma drama.

Salah satu aturan paling ramai dibahas adalah penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa utama pendidikan sejak sebelum taman kanak-kanak hingga selesai pendidikan wajib. Bahasa etnis tetap ada, tetapi bukan lagi pemeran utama. Ibarat opera Beijing, semua boleh naik panggung, tetapi mikrofon utamanya cuma satu.

Baca Juga: Wanita Guru di Tanjungbalai Sumatra Utara Diamuk Massa, Begini Peristiwanya

Nah, di sinilah dunia mulai ribut seperti pasar malam diskon 99 persen. Kelompok Uighur, Tibet, Mongolia, dan etnis minoritas lain khawatir identitas mereka pelan-pelan berubah menjadi koleksi museum. Bahasa, tradisi, hingga kebiasaan keagamaan dikhawatirkan makin terdesak.

James Leibold dari La Trobe University menilai tekanan terhadap penggunaan Mandarin dan loyalitas kepada negara bisa makin kuat di sekolah, media, hingga pemerintahan daerah.

Aaron Glasserman dari University of Pennsylvania juga memperkirakan ruang mengekspresikan identitas budaya akan semakin sempit.

Amnesty International ikut angkat suara. Menurut Sarah Brooks, negara memang boleh menjaga stabilitas, tetapi budaya kelompok minoritas juga harus dilindungi. Jangan sampai tersisa nanti cuma suvenir naga, panda, dan lampion, sementara bahasa leluhur tinggal kenangan yang muncul setahun sekali di buku sejarah.