Setiap pengadaan diawasi. Setiap transaksi meninggalkan jejak digital. Setiap konflik kepentingan harus diumumkan. Setiap penggunaan uang publik dapat diperiksa. Mereka memahami satu prinsip sederhana. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh pidato. Kepercayaan publik dibangun oleh sistem.
Oleh karena itu, pertanyaan terpenting setelah kasus ini bukanlah siapa yang ditangkap.
Korea Selatan membuktikannya lewat KONEPS, sistem pengadaan digital yang membuka setiap tender ke publik secara real time. Singapura menjaganya dengan CPIB, lembaga antikorupsi independen yang menjawab langsung kepada Perdana Menteri.
Konkretnya, Indonesia harus segera mengintegrasikan audit digital berbasis kecerdasan buatan pada ekosistem BGN, guna mendeteksi manipulasi harga dan konflik kepentingan pengadaan secara otomatis sebelum anggaran negara dicairkan.
Pertanyaan terpenting adalah: sistem apa yang harus dibangun agar kasus serupa tidak terjadi lagi?
Bangsa besar bukan diukur dari kemampuannya menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Bangsa besar diukur dari kemampuannya mencegah kejahatan sebelum kerugian terjadi.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan ribuan pelaksana program MBG dalam forum “Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition” di Sentul.
Ironisnya, forum yang berbicara tentang masa depan gizi anak-anak Indonesia itu berlangsung di tengah guncangan besar yang sedang mengguncang BGN.
Dalam pidatonya, tersirat kesedihan yang mendalam. Ia mengakui harus mengganti orang-orang yang selama ini ia percaya dan ia sayangi untuk memimpin BGN.
Kesedihan itu mudah dipahami. Setiap pemimpin besar memerlukan orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan visi besarnya. Namun sejarah kekuasaan menunjukkan bahwa kepercayaan pribadi tidak pernah cukup.
Kepercayaan harus diperkuat oleh sistem. Karena manusia dapat berubah. Godaan dapat datang. Kekuasaan dapat mengaburkan penilaian. Tetapi sistem yang sehat tetap bekerja bahkan ketika manusia yang menjalankannya tidak sempurna.
Dalam banyak kasus sepanjang sejarah, kegagalan program bukan terjadi karena visinya salah. Kegagalan terjadi karena mekanisme pengawasan tidak cukup kuat untuk menjaga visi tersebut tetap berada di jalurnya.
Tanggal 23 Mei lalu, saya menerima telepon dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi tulisan yang saya buat mengenai pidatonya di DPR pada 20 Mei 2026.
Dalam esai itu, dan kembali saya sampaikan dalam percakapan tersebut, saya mengatakan bahwa gagasan Prabowo mengenai negara yang lebih aktif mendorong sektor-sektor strategis ekonomi adalah gagasan yang besar dan berani.
Namun sejarah pembangunan di banyak negara mengajarkan satu hal yang sangat penting. Gagasan besar tidak pernah cukup. Yang menentukan keberhasilan sebuah visi adalah kualitas institusi yang menjalankannya.
Artikel Terkait
Macron dan Prabowo Mencari Jalan Merdeka di Dunia Yang Terbelah
Presiden Prabowo Subianto Beri Penghormatan Terakhir Kepada Almarhum Ryamizard Ryacudu
Presiden Prabowo Subianto Bawa Pencapaian Kerja Sama Rp61,25 Triliun Dari Prancis
Kontroversi Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Negeri dan Payung Diplomasi Kemandirian
Dadan Hindayana Yang Pernah Dinugerahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden Prabowo Subianto