2027: Tahun Penentu Prabowo Subianto Satu Atau Dua Periode

Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi memang populer bukan lewat jalur teknokrasi Jakarta, bukan lewat garis darah elite lama, tetapi lewat kombinasi politik rakyat, budaya lokal, media sosial, dan kerja lapangan.

Secara elektoral, modal awal Dedi tidak bisa dianggap kecil. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mencapai 95,5 persen.

Angka ini sangat tinggi untuk ukuran kepala daerah, bahkan menjadi modal psikologis besar bila dikonversi menjadi narasi nasional.

Hanya saja, 'PR" besar Dedi Mulyadi tergantung kepada  seberapa terbuka para elite partai di Gerindra mau menerimanya sebagai Capres pengganti Prabowo. Dengan catatan, sekali lagi, jika pada waktunya keadaan terburuk terjadi pada Prabowo karena elektabilitas dan kepuasan publiknya terus menurun.

"PR" besar kedua, bisa good news bisa juga bad news, Dedi ada di "rumah politik yang sama," dengan Prabowo, yaitu Gerindra. Di sinilah tantangannya, baik buat Prabowo maupun Dedi Mulyadi.

Jika Prabowo ingin hasil surveinya pada 2027 nanti kukuh sebagai modal sosial untuk maju kembali pada 2029, pilihannya dalam satu tahun kedepan, ia harus bekerja keras. Rumusnya, "now or never".

Termasuk, me-recovery berbagai kelemahan dan kekurangan yang dapat merontokkan citra personalnya. Dengan kata lain, nasib politik Prabowo akan ditentukan dalam satu tahun ke depan. Elektabilitasnya naik? Stagnan? Atau terus menurun?

Begitu pun, dengan Dedi Mulyadi. Idealnya, ia harus terus-menerus meningkatkan kepopuleran, elektabilitas, dan kepuasan publik terhadap kinerjanya. Dengan demikian, pada waktunya nanti, Dedi tak lagi harus berdarah-darah menaikan elektabilitasnya.

Secara politik, Dedi Mulyadi memang cukup punya banyak modal untuk maju di Pilpres 2029. Salah satunya,  punya modal demografis Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih sangat besar.

Bila Dedi mampu menjaga dominasi elektoral di Jawa Barat, ia sudah memegang “lumbung suara” strategis. Dalam politik nasional, siapa pun yang kuat di Jawa Barat tidak bisa dianggap figuran.

Kedua, modal kedekatan dengan rakyat. Approval rating 95,5 persen menunjukkan bahwa rakyat Jawa Barat melihat Dedi bukan sekadar pejabat, tetapi figur yang hadir, terlihat, dan terasa. Dalam era politik visual, kedekatan semacam ini sangat mahal.

Namun, modal sosial belum otomatis menjadi tiket presiden. Politik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kepopuleran dan elektabilitas. Ia juga ditentukan oleh partai, koalisi, logistik, restu elite, daya tahan isu, dan kemampuan membangun kepercayaan lintas daerah.

Sekarang ini, Dedi memang kader Gerindra. Secara teoritis, itu keuntungan. Ia ada di partai besar, partai presiden, dan partai yang punya mesin politik nasional.

Tetapi, di situlah justru ganjalannya: apakah Gerindra akan melihat Dedi sebagai aset nasional, atau hanya sebagai aset Jawa Barat?

Ini pertanyaan serius. Bila Prabowo masih menjadi figur sentral Gerindra pada 2029, konfigurasi Capres-Cawapres sangat bergantung kepada desain politik Prabowo dan elite inti Gerindra.