Melampaui Hukum

Putusan yang baik bukan sekadar menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Putusan yang baik membuat orang memahami mengapa kesimpulan itu diambil.

Namun, ketika satu mata rantai argumentasi tidak mampu dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik terhadap keseluruhan bangunan putusan dapat ikut terkikis.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar daripada perkara Chromebook itu sendiri. Sebuah negara tidak akan runtuh hanya karena ada putusan yang keliru. Tidak ada sistem hukum yang sempurna. Hakim pun manusia yang dapat salah menilai fakta maupun menerapkan hukum. Untuk itulah tersedia upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa argumentasi hukum masih menjadi penentu utama dalam pencarian keadilan.

Ironisnya, ketika kepercayaan terhadap hukum mulai tergerus, ruang sidang tidak lagi menjadi tempat terakhir penyelesaian sengketa. Perdebatan justru meluas ke ruang publik. Akademisi membedah argumentasi hakim. Praktisi hukum menguji kualitas pembuktian.

Itu terus meluas, ketika media menguliti setiap fakta persidangan. Masyarakat ikut menimbang, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah, melainkan apakah putusan itu benar-benar lahir dari penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam situasi seperti itu, politik sesungguhnya tidak selalu menjadi aktor yang mengendalikan proses hukum sejak awal. Yang lebih sering terjadi justru sebaliknya. Legitimasi hukum tidak diputuskan oleh survei. Tetapi ia hidup atau mati di dalam kepercayaan masyarakat.

Ketika legitimasi putusan melemah karena alasan-alasan hukumnya dipandang tidak cukup meyakinkan, kritik publik menguat dan berkembang menjadi tekanan sosial yang sulit diabaikan. Pada titik itulah politik terdorong untuk merespons. Bukan karena politik lebih tinggi daripada hukum, melainkan karena hukum gagal menutup perkaranya dengan kewibawaan argumentasi yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat.

Paradoks inilah yang sesungguhnya mengkhawatirkan. Hukum yang sehat seharusnya mengakhiri sengketa melalui kekuatan penalarannya sendiri. Politik bergerak untuk merumuskan kebijakan, bukan menutup krisis kepercayaan terhadap putusan pengadilan.

Ketika politik akhirnya merasa terpanggil untuk meredakan kegaduhan yang ditinggalkan oleh proses hukum, sesungguhnya yang sedang mengalami krisis bukan hanya sebuah putusan. Yang sedang dipertanyakan adalah legitimasi negara hukum itu sendiri.

Saya teringat ungkapan klasik dalam tradisi hukum Anglo-Saxon: justice must not only be done, but must also be seen to be done. Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan.

Kalimat itu sering dipahami sebatas tentang keterbukaan persidangan. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Keadilan harus dapat dilihat melalui kualitas argumentasinya. Masyarakat harus mampu mengikuti perjalanan logika yang membawa hakim sampai pada kesimpulannya.

Tanpa itu, putusan akan tetap sah menurut hukum, tetapi kehilangan daya persuasinya di mata publik. Dan ketika daya persuasi itu hilang, ruang kosong yang ditinggalkannya akan segera diisi oleh kecurigaan, spekulasi, dan tekanan sosial.

Negara hukum tidak mati ketika orang mengkritik hakim. Negara hukum mulai kehilangan denyutnya ketika masyarakat merasa kritik terhadap argumentasi hukum tidak lagi cukup untuk memulihkan keadilan.

Pada saat itulah perkara keluar dari ruang sidang, berpindah ke ruang publik, lalu perlahan memasuki wilayah politik. Bukan karena politik lebih berkuasa daripada hukum. Melainkan karena hukum gagal mengakhiri perkaranya dengan kewibawaan nalar.