Tiga Juta Rumah Yang Wajib Eco-conscious

Catatan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Oleh Toto Izul Fatah*

WartaPesna.com - Tidak ada yang salah ketika negara ingin mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Termasuk, program tiga juta rumah dari pemerintah.

Rumah adalah kebutuhan dasar, bahkan bagian dari martabat hidup warga negara. Tetapi justru karena program ini besar, strategis, dan menyentuh jutaan keluarga, cara membangunnya tidak boleh asal bangun.

Pada bagian inilah, sedikit saran sekaligus kritik perlu disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk kepada Menteri Permahan dan Kawasan Permukman Maruarar Sirait.

Baca Juga: Macron dan Prabowo Mencari Jalan Merdeka di Dunia Yang Terbelah

Pemerintah tidak cukup hanya berpikir tentang unit rumah yang bisa dibangun, luas lahannya, skema kreditnya, dan  serapannya.

Pertanyaan yang tak kalah penting, bahkan bisa jadi lebih penting adalah: rumah seperti apa yang sedang dibangun?

Kawasan seperti apa yang sedang diciptakan?

Apakah perumahan rakyat akan menjadi kawasan hidup yang sehat, teduh, menyerap air, menurunkan panas, dan ramah bagi generasi mendatang?

Baca Juga: Perempuan Muda Ditemukan Meninggal di Hotel di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Ada Luka di Kepalanya

Atau hanya menjadi hamparan beton baru yang menambah beban ekologis?

Program tiga juta rumah memang sering menjadi 'dalil' sebagai program besar dengan efek ekonomi luas. Bahkan pemerintah menyebut program ini bisa menggerakkan 185 industri turunan dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi nasional.

Tetapi efek ekonomi tidak boleh menutup mata terhadap risiko ekologis. Pembangunan rumah dalam jumlah besar, bila tidak diikat oleh standar hijau yang ketat, bisa berubah menjadi produksi massal kawasan panas, gersang, boros air, rawan banjir, dan miskin ruang hidup.