1000 Layar Bioskop Desa, Potret Gagal Wakil Rakyat Membaca Tangisan

WartaPesona.com - Ada-ada saja sikap wakil rakyat kita. Di tengah perekonomian rakyat yang makin sulit, ditambah posisi keuangan negara yang makin terbatas, muncul usulan dari anggota Fraksi Partai Gerindra yang duduk di Komisi VII DPR RI Rahmawati, Rabu 20 Mei 2026 yang sepintas terdengar indah.

Usulannya agar negara mengalokasikan anggaran APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di 1000 desa.

Alasannya pun terkesan seolah mulia: membuka ruang tayang bagi rumah produksi atau production house kecil dan sineas daerah agar karya mereka dapat hidup.

Baca Juga: Mengungkap Rahasia Sukses Persib Bandung Meraih Hattrick Juara

Namun, politik bukan hanya perkara gagasan yang terlihat menarik. Politik adalah seni membaca luka rakyat dan menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan.

Dalam kondisi yang sedng sulit seperti sekarang, sulan 1.000 layar bioskop desa layak dikritik keras. Alasannya tentu bukan karena film tidak penting, bukan karena sineas daerah tidak layak dibantu, melainkan karena gagasan itu terdengar sangat jauh dari jeritan paling nyata masyarakat hari ini.

Rakyat di banyak desa sekarang ini bukan sedang mengantre tiket menonton film. Mereka sedang memikirkan harga beras, biaya sekolah anak, ongkos berobat, pupuk, cicilan, pendapatan harian, dan pekerjaan yang tidak pasti.

Mereka bukan pertama-tama membutuhkan layar besar untuk melihat cerita di bioskop. Mereka sedang berjuang agar dapur di rumahnya sendiri tetap menyala.

Baca Juga: Gerakan Mahasiswa Hidayatulah Dukung Presiden Prabowo Subianto Menguatkan Peran Negara Dalam Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa per September 2025 masih ada 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 8,25 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, pada Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka masih berada di angka 4,68 persen, dengan rata-rata upah buruh hanya sekitar Rp3,29 juta per bulan.

Angka itu bukan sekadar statistik. Di belakangnya ada keluarga yang harus memilih antara membeli beras, membayar kontrakan, melunasi utang warung, atau membiayai sekolah anak.

Dalam situasi seperti itu, sangat wajar jika publik bertanya. Mengapa yang muncul dari wakil rakyat justru usulan bioskop desa dengan dana APBN?

Mengapa bukan 1.000 sentra pekerjaan desa?

Mengapa bukan 1.000 lumbung pangan desa?