PSI Hidup di Persimpangan Magnet Jokowi

Kedua, PSI terlalu sering tampak sebagai partai gaya, bukan partai garis. Bahasa politiknya modern, tetapi isi kebijakannya belum selalu menancap kuat dalam ingatan publik.

Ketiga, PSI rawan dibaca sebagai partai keluarga elite, bukan partai kader. Begitu citra ini mengeras, pemilih yang rasional—terutama pemilih muda urban—akan mulai bertanya: apa bedanya PSI dengan politik lama yang dulu mereka kritik? Dan pertanyaan seperti itu sangat berbahaya.

Padahal, pasar pemilih muda justru sangat besar. KPU menyebut sekitar 55 persen pemilih Pemilu 2024 berasal dari generasi muda. Ini berarti secara demografis PSI memang punya lahan yang luas untuk diperebutkan. Tetapi di sinilah banyak orang keliru: partai anak muda tidak otomatis lahir hanya karena dipimpin orang muda. Anak muda tidak memilih semata karena umur ketua umum yang sebaya.

Oleh karena itu, ada bahaya besar bila PSI terus menjual satu cerita lama: bahwa selama Jokowi masih punya nama, PSI akan baik-baik saja. Tidak. Justru di situlah jebakannya. Sebab politik tidak pernah memberi garansi umur panjang kepada efek ekor jas.

Nama besar bisa membantu membuka pintu, tetapi tidak selalu bisa membuat orang betah tinggal di dalam rumah.

Jokowi mungkin masih punya pengaruh, tetapi setiap figur pada akhirnya akan mengalami penurunan daya magisnya. Itu bukan tentang suka atau tidak suka. Itu hukum alam politik.

Jika PSI ingin minimal masuk parlemen di 2029, jalan keluarnya bukan memperkeras kultus kepada Jokowi, melainkan mengurangi ketergantungan kepadanya. Sebab, jika Jokowi masih bermagnet kuat, mungkin tak ada persoalan dengan PSI. Tetapi, begitu magnet Jokowi masuk pada fase kadaluarsa, saat itu pula potensi kerontokan PSI terjadi.

Oleh arena itu, mulai sekarang ini, sudah waktunya PSI melaksanakan tiga pekerjaan berat sekaligus.

Pertama, membangun identitas kebijakan yang tajam. PSI harus berhenti menjadi partai yang sekadar terdengar modern. Ia harus dikenal karena agenda yang jelas. Sebut saja, kerja untuk generasi muda, perumahan urban, pendidikan vokasi, digitalisasi layanan publik, antikorupsi, dan meritokrasi birokrasi. Tanpa itu, PSI hanya akan menjadi partai yang terkenal, tetapi tidak diperlukan.

Kedua, membangun mesin daerah. Tidak ada partai yang lolos parlemen hanya dengan tepuk tangan media sosial. Suara lahir dari struktur, Caleg, komunitas, simpul relawan, dan kerja sunyi di lapangan. PSI harus belajar bahwa trending topik bukanlah kursi DPR.

Ketiga, membangun jarak kritis terhadap kekuasaan. Ini poin paling penting dan tidak mudah. Apalagi, dalam posisi PSI secara faktual menjadi bagian dari kekuasaan.

Di sinilah dilema sebenarnya dari PSI.

Ia berada di persimpangan antara magnet Jokowi yang masih tersisa dan tuntutan serta kebutuhan pemilih yang sedang kritis kepada kekuasaan, karena ingin keadaan lebih baik.***

*Toto Izul Fatah ialah Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahmna YLPI Tegalega Sukabumi, Jawa Barat