PSI Hidup di Persimpangan Magnet Jokowi

Menyebut Jokowi sudah “kedaluwarsa” terasa terlalu terburu-buru. Setelah menutup masa kepresidenannya, tingkat kepuasan publik kepada Jokowi masih sangat tinggi. Survei Indikator yang dirilis Oktober 2024 mencatat 75 persen publik merasa puas terhadap kinerjanya. Angka seperti itu menunjukkan bahwa secara simbolik Jokowi belum runtuh. Ia masih punya modal reputasi, memori keberhasilan, dan jejaring pengaruh yang tidak kecil.

Baca Juga: Pemain Timnas Kevin Diks Bantu Gladbach Aman dari Degradasi Usai Bekuk Borussia Dortmund

Namun, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya sisa pengaruh Jokowi. Persoalannya ada pada daya konversi pengaruh itu. Orang bisa masih menyukai Jokowi, tetapi tidak otomatis memilih PSI. Orang bisa tetap menghormati Jokowi, tetapi belum tentu merasa PSI layak diberi tiket masuk parlemen.

Di sinilah batas kekuatan figur mulai tampak. Popularitas tidak selalu bertransformasi menjadi elektabilitas partai. Apalagi bila partainya belum punya karakter kebijakan yang benar-benar tajam.

Dengan demikian, PSI sesungguhnya sedang menghadapi paradoks. Di satu sisi, Jokowi masih bernilai. Di sisi lain, nilai itu justru bisa menjadi candu.

Selama PSI terlalu menikmati identitas sebagai partai yang paling dekat dengan keluarga Jokowi, selama itu pula PSI akan sulit tumbuh menjadi institusi yang berdiri di atas kaki sendiri. Partai yang terlalu lama hidup dari patron akan sulit belajar berjalan tanpa tongkat.

Baca Juga: Keindahan dan Sejarah Sumatra Barat Memukau Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana

Lalu bagaimana dengan Gibran?

Secara jabatan, posisinya kini sangat tinggi. Ia dilantik sebagai Wakil Presiden RI bersama Prabowo pada 20 Oktober 2024. Itu jelas memberi keuntungan simbolik bagi PSI karena kedekatan psikologis antara Gibran, Kaesang, dan Jokowi membentuk semacam ekosistem pengaruh yang terus menghubungkan PSI dengan pusat kekuasaan.

Tetapi, justru karena Gibran sekarang ini menjadi wakil presiden, perannya tidak bisa dibaca terlalu sederhana sebagai mesin kampanye partai. Jabatan wakil presiden membawa batas etik dan politik tersendiri. Ia mungkin masih memberi efek legitimasi, tetapi sulit dijadikan alat elektoral terbuka dan total bagi PSI.

Jadi, Gibran bisa membantu citra, tetapi belum tentu bisa membawa suara.

Di sisi lain, PSI memang memiliki satu peluang objektif yang tidak boleh diremehkan menuju 2029.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa mulai 2029, Pemilu nasional—DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden—dipisahkan dari pemilu lokal.

Secara teoritis, ini bisa menguntungkan partai seperti PSI karena kompetisi nasional menjadi lebih fokus, tidak tercampur sepenuhnya dengan dinamika lokal yang sering dikuasai mesin partai-partai lama. Ruang kampanye nasional akan menjadi lebih jernih, dan partai kecil dengan kemampuan branding nasional bisa memperoleh panggung yang lebih besar.

Tetapi peluang kelembagaan itu tidak akan berarti bila PSI tidak berubah dari dalam. Sebab kelemahan PSI selama ini cukup jelas. Pertama, PSI kuat di layar, lemah di akar. Ia mudah ramai di media sosial, tetapi belum cukup tebal sebagai tradisi memilih.