Baca Juga: Piala Dunia 2026: Swiss Menantang Argentina di Perempat Final
Di Sulawesi Tengah, daerah seperti Sigi, Donggala, Poso, dan Tojo Una-Una ikut menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan.
Mukomuko di Bengkulu juga disebut mengalami kesulitan.
Ini menunjukkan bahwa krisis fiskal daerah bukan kasus tunggal, melainkan gejala nasional.
Pertanyaannya, siapa yang salah?
Baca Juga: Megawati Soekarnoputi Mengucapkan Belasungkawa Wafatnya Imam Ali Khamenei
Jawabannya tentu tak sederhana. Tidak adil jika seluruh kesalahan hanya ditimpakan kepada daerah. Tetapi juga tidak tepat jika pusat sepenuhnya disalahkan.
Krisis ini lahir dari kesalahan berlapis, mulai dari desain kebijakan pusat yang kurang sinkron, kemampuan fiskal daerah yang lemah, APBD yang terlalu gemuk untuk belanja rutin, serta tata kelola daerah yang belum disiplin.
Pertama, ada problem desain kebijakan pusat. Rekrutmen PPPK lahir dari kebijakan nasional. Negara ingin menyelesaikan masalah honorer yang sudah menahun.
Tujuannya baik. Tetapi ketika beban gajinya lebih banyak didorong ke daerah, banyak APBD langsung tercekik.
Ini membuat kepala daerah berada dalam posisi sulit. Menolak PPPK salah secara sosial, menerima PPPK pun berat secara fiskal.
Kedua, ada problem transfer ke daerah. Banyak daerah selama ini sangat bergantung pada dana transfer pusat, baik DAU, DAK, DBH, maupun jenis transfer lainnya. Ketika transfer tidak cukup atau tidak tumbuh sebanding dengan beban belanja, daerah langsung mengalami sesak napas.
Ini menggambarkan bahwa otonomi daerah kita belum benar-benar mandiri secara fiskal. Daerah diberi kewenangan, tetapi tidak selalu diberi kemampuan pendapatan yang memadai.
Ketiga, ada indikasi tekanan pada keuangan pusat. Jika banyak daerah mulai menjerit bersamaan, publik wajar bertanya: apakah ini semata-mata kegagalan daerah, atau juga cermin APBN pusat yang sedang cekak?
Keempat, daerah juga tidak boleh cuci tangan. Banyak APBD selama ini terlalu gemuk untuk belanja pegawai, tunjangan, honor, perjalanan dinas, rapat hotel, kegiatan seremonial, dan belanja yang tidak langsung menyentuh rakyat.