Jeritan Keuangan Daerah, Bom Waktu Ledakan Sosial

Kelima, ada problem politik lokal. Kepala daerah sering kali sulit menahan pembengkakan birokrasi karena tekanan politik, janji kampanye, dan kebutuhan mengakomodasi kelompok pendukung.

Akibatnya, birokrasi membesar, tetapi produktivitas pelayanan belum tentu meningkat. Karena itu, jeritan keuangan daerah ini adalah cermin kerusakan struktural dalam tata kelola fiskal nasional.

Pusat membuat kebijakan, daerah menanggung sebagian beban. Daerah mengeluh karena kas menipis, tetapi tidak sedikit daerah juga boros dan kurang disiplin.

Karena itu, bukan mustahil, krisis fiskal daerah ini potensial menjadi ledakan sosial. Ia tidak selalu dimulai dari demonstrasi besar. Bisa dimulai dari keterlambatan gaji. Dari keluhan guru. Dari keresahan tenaga kesehatan. Dan bisa juga dari pelayanan publik yang menurun.

Dari situ, kemarahan bisa tumbuh perlahan, lalu bertemu dengan isu lain seperti harga kebutuhan pokok, pengangguran, ketimpangan, korupsi, dan turunnya kepercayaan publik.

Dari sisi politik, isu ini sangat berbahaya karena bisa merusak citra Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun, tidak semua kesalahan ini berada langsung di tangan Presiden. Tetapi, karena dalam sistem politik Indonesia, puncak tanggung jawab publik selalu kembali kepada Presiden.

Jika kepala daerah menjerit, PPPK resah, pelayanan publik terganggu, dan pembangunan daerah mandek, rakyat bisa membaca ini sebagai tanda negara sedang tidak sehat.

Inilah saatnya pemerintah segera bertindak dan mengambil langkah-langkah strategis. jangan lambat, jangan defensif, dan jangan hanya beretorika.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus cepat mengambil kendali kebijakan. Salah satunya, segera bentuk satuan tugas khusus (Satgas) penyelamatan fiskal daerah. Satgas ini harus melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, KemenPAN-RB, Bappenas, BPKP, dan asosiasi kepala daerah.

Ingat, jeritan keuangan daerah ini adalah ujian serius bagi pemerintahan Prabowo.

Jika ditangani cepat, adil, dan terbuka, krisis ini bisa menjadi momentum reformasi besar tata kelola APBD dan hubungan fiskal pusat-daerah.

Pemerintah jangan menunggu jeritan kepala daerah berubah menjadi kemarahan PPPK, lalu berubah menjadi krisis kepercayaan rakyat. Sebab dalam politik, yang paling berbahaya bukan hanya defisit anggaran.

Yang lebih berbahaya adalah defisit kepercayaan.***

*Toto Izul Fatah ialah Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA