Di sinilah kita melihat bagaimana kelengahan prosedural berubah menjadi peluang sistematis untuk penyimpangan.
Baca Juga: Peringkat Indonesia di FIFA Tidak Naik Meskipun Menang Melawan Mozambik
Jalan yang baik dapat berakhir buruk jika pengawasan rapuh. Anggaran yang besar dapat berubah menjadi sumber penyimpangan jika akuntabilitas tidak berjalan.
Program yang seharusnya menjadi warisan kebangsaan dapat berubah menjadi skandal jika integritas tidak dijaga.
Korupsi bukan sekadar kehilangan uang negara. Korupsi adalah pencurian harapan. Yang hilang bukan hanya rupiah, tetapi masa depan anak-anak yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut.
Selama puluhan tahun saya mengamati politik, pemerintahan, dan pembangunan. Saya menyaksikan berbagai rezim datang dan pergi.
Saya melihat banyak pemimpin memiliki visi besar. Sebagian membangun infrastruktur. Sebagian memperkuat investasi. Sebagian memperluas program sosial.
Namun ada pola yang terus berulang.
Ketika tata kelola lemah, hasil pembangunan selalu lebih kecil daripada potensinya. Ketika tata kelola membaik, bahkan sumber daya yang terbatas dapat menghasilkan kemajuan yang jauh lebih besar.
Pengalaman itulah yang mendorong saya mendukung pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Good Governance Index (GGI) oleh LSI Denny JA.
Tujuannya sederhana: mencari jawaban empiris atas pertanyaan besar. Apa sesungguhnya faktor paling penting yang membedakan negara maju dan negara tertinggal?
Riset terhadap 187 negara menghasilkan temuan yang mengejutkan sekaligus mencerahkan. Ternyata kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkat kemakmuran. Koefisien korelasinya mencapai 0,805. Dalam ilmu sosial, angka itu tergolong sangat kuat.
GGI dibangun dari enam dimensi utama: efektivitas pemerintahan, pemberantasan korupsi, demokrasi, pembangunan manusia, digitalisasi pemerintahan, dan keberlanjutan lingkungan.
Data diambil dari lembaga-lembaga global seperti World Bank, Transparency International, UNDP, Economist Intelligence Unit, Yale University, dan PBB.
Hasilnya menunjukkan bahwa negara-negara terbaik dunia hampir semuanya memiliki tata kelola yang unggul. Denmark, Finlandia, Swiss, Norwegia, dan Swedia menduduki peringkat teratas.