Pentingnya Strategi Pembangunan Yang Menempatkan Tata Kelola Sebagai Prioritas

Buku pertama adalah Why Nations Fail, karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Crown Publishers, 2012.

Buku ini menjawab pertanyaan klasik: mengapa ada negara kaya dan negara miskin? Jawaban mereka tidak terletak pada iklim, budaya, atau sumber daya alam. Faktor utama adalah kualitas institusi.

Acemoglu dan Robinson membedakan antara institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan yang luas bagi warga untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan politik. Institusi ekstraktif justru memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite.

Pesan terbesar buku ini sangat relevan dengan GGI. Negara menjadi makmur bukan karena memiliki kekayaan, tetapi karena memiliki aturan yang memungkinkan kekayaan itu dikelola secara adil dan produktif.

Buku ini memperkuat keyakinan bahwa tata kelola bukan variabel tambahan dalam pembangunan. Tata kelola adalah fondasinya.

Buku kedua adalah The Origins of Political Order, karya Francis Fukuyama, Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Fukuyama mengajukan tesis bahwa negara yang berhasil memiliki tiga unsur utama: negara yang kuat, supremasi hukum, dan akuntabilitas politik.

Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan kapasitas negara yang tinggi. Negara harus mampu memungut pajak, menegakkan hukum, mengelola birokrasi, dan menjalankan kebijakan publik secara efektif.

Buku ini sangat relevan dengan temuan GGI yang menempatkan efektivitas pemerintahan sebagai dimensi dengan bobot terbesar.

Fukuyama mengingatkan bahwa demokrasi saja tidak cukup. Pasar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu bekerja.

Di sinilah tata kelola menjadi kata kunci. Negara yang kuat tanpa akuntabilitas berisiko menjadi otoriter. Akuntabilitas tanpa kapasitas negara menghasilkan kelumpuhan. Kemajuan lahir ketika keduanya berjalan bersama.

Di level praktis, strategi Governance First menuntut prioritas jelas: reformasi sistem pengadaan publik, perlindungan pelapor pelanggaran, digitalisasi alur anggaran, dan penguatan lembaga audit independen. Tanpa agenda operasional, slogan mudah menjadi sekadar hiasan pidato.

Setiap rupiah anggaran harus bisa ditelusuri jejaknya, dari peternak, pemasok, dapur, hingga piring makan anak sekolah. Di saat yang sama, pemeriksaan independen harus dilakukan secara berkala agar tidak ada ruang bagi korupsi bersembunyi di balik kerumitan birokrasi.

Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional seharusnya tidak hanya menjadi berita hukum. Ia harus menjadi pelajaran sejarah.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan perlombaan menghasilkan program sebanyak mungkin. Pembangunan adalah seni memastikan setiap program sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.