Pentingnya Strategi Pembangunan Yang Menempatkan Tata Kelola Sebagai Prioritas

Dari temuan inilah lahir satu gagasan yang saya sebut: Governance First Development Strategy.

Jalan tercepat menuju negara maju bukan pertama-tama menambah pertumbuhan ekonomi.

Jalan tercepat menuju negara maju adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Di mana posisi Indonesia?

Dalam riset GGI tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 54,575 dan berada di peringkat ke-79 dari 187 negara.

Di ASEAN, posisi Indonesia masih tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat 12 dengan skor 87,663. Malaysia berada di peringkat 45 dengan skor 64,436. Thailand berada di peringkat 66 dengan skor 56,654. Indonesia berada di posisi 79. Vietnam berada di posisi 110 dengan skor 44,969.

Kabar baiknya, Indonesia mengalami kemajuan. Pada tahun 2019 Indonesia berada di posisi 93. Tahun 2024 naik menjadi posisi 79.

Namun perjalanan menuju negara maju masih panjang. Skor rata-rata tata kelola negara maju mencapai 74,207. Indonesia masih terpaut hampir 20 poin dari angka tersebut.

Tentu, setiap indeks memiliki keterbatasan. GGI tidak sepenuhnya mampu menangkap dinamika informal seperti patronase, oligarki, atau kompromi politik sehari-hari. Namun, ia tetap memberi cermin penting untuk mengukur arah dan kecepatan perbaikan tata kelola.

Karena itu saya ingin mempopulerkan satu slogan: Good Governance Index First.

Sebelum berbicara tentang pertumbuhan 8 persen. Sebelum berbicara tentang investasi triliunan rupiah. Sebelum berbicara tentang proyek raksasa.

Mari bertanya lebih dahulu: Apakah tata kelola kita sudah semakin baik?

Alasan pertama mengapa Governance First Development Strategy penting adalah karena tata kelola menentukan efektivitas seluruh kebijakan.

Uang bisa disediakan. Regulasi bisa dibuat. Program bisa diumumkan. Tetapi tanpa birokrasi yang efektif, semuanya berhenti di atas kertas.

Dalam GGI, efektivitas pemerintahan mendapat bobot tertinggi, yaitu 25 persen. Alasannya jelas. Pemerintahan yang bersih tetapi tidak efektif tetap tidak mampu melayani rakyat dengan baik.