(Dari Singgasana Menyatu Dengan Rakyat)
Oleh Toto Izul Fatah*
WartaPesona.com - Secara harfiah, dalam tata bahasa rasa orang Sunda, kata “aing” sering dipahami sebagai kata kasar. Yang halus, biasanya menggunakan kata "abdi".
Dengan demikian, jika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sekarang populer disapa "Bapak Aing", merujuk pada tata bahasa rasa yang halus, panggilan yang sopan dalam tradisi Sunda harusnya disapa "Bapak Abdi".
Namun, di situlah justru letak kekuatan filosofisnya. Bapak Abdi terdengar tertib, halus, sopan, tetapi sekaligus berjarak, sedangkan Bapak Aing terasa lebih liar, lebih kampung, lebih spontan, tetapi juga lebih hidup. Dan yang tak kalah penting, lebih tak ada jarak.
Di dalam kata “aing”, ada ekspresi kepemilikan yang sangat personal, yaitu bapak saya, bapak kami, bapak yang dekat dengan hidup kami. Ia bukan lagi “bapak pejabat”, bukan “bapak protokoler”, bukan “bapak yang hanya muncul di podium dan baliho”.
Ia adalah “bapak” yang hadir dalam imajinasi rakyat sebagai pelindung, pendengar, penolong, sekaligus teman bicara.
Itulah kekuatan bahasa rakyat. Ia tidak selalu tunduk kepada kamus kesopanan formal. Kadang, bahasa rakyat justru menemukan kejujurannya pada kata-kata yang dianggap kasar oleh tata krama elite. Rakyat tidak selalu membutuhkan bahasa yang indah. Rakyat lebih membutuhkan rasa yang sampai. Rasa yang menuntut hadir.
Mereka ingin merasa bahwa gubernurnya bukan hanya kepala daerah, tetapi juga manusia yang bisa disentuh, bisa diajak bicara, bisa melihat penderitaan mereka, dan tidak merasa lebih tinggi dari rakyatnya.
Baca Juga: Ensiklopedia Sunda, Menjawab Sejarah Sunda yang Hilang
Di sinilah sapaan Bapak Aing bekerja. Ia membongkar tembok birokrasi. Ia menurunkan pemimpin dari menara kekuasaan. Ia membuat gubernur tidak hanya hadir sebagai institusi, tetapi sebagai figur personal yang punya hubungan batin dengan warganya.
Dalam konteks ini, Bapak Aing juga bisa dibaca sebagai strategi komunikasi politik yang cerdas. Tetapi, bukan dalam arti manipulatif. Ia cerdas karena menyentuh lapisan terdalam komunikasi publik, yaitu rasa memiliki.
Dedi Mulyadi tampaknya memahami bahwa Jawa Barat tidak mungkin dibangun hanya oleh gubernur, dinas, atau aparat pemerintahan. Apalagi, dalam konteks permasalahan yang komplek. Ada kemiskinan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, urbanisasi, hingga krisis moral sosial.