Oleh karena itu, selain para elite politik dan para penyelenggara negara, rakyat pun perlu tirakat demokrasi. Yaitu, dengan cara menahan diri untuk tidak menerima uang politik dan tidak memilih karena amplop.
Suara rakyat adalah amanah, bukan barang dagangan. Jika suara dijual murah, maka masa depan bangsa bisa tergadai mahal.
Untuk menumbuhkan semangat tersebut, memang diperlukan "Gerakan Nasional Tirakat Politik" yang tak hanya berhenti pada seremonial dan slogan di spanduk.
Tetapi, gerakan nyata yang dimulai dari perubahan gaya hidup pejabat, transparansi kekayaan, pembatasan fasilitas berlebihan, keberanian menolak gratifikasi, keberanian membongkar jaringan rente, dan keberanian menjadikan jabatan sebagai ruang ibadah sosial.
Istilah tirakat politik ini mungkin tidak populer di tengah budaya politik yang gemar tepuk tangan, pencitraan, dan kemewahan. Tetapi justru karena itulah tirakat politik dibutuhkan.
Kenapa? Karena tirakat politik itu sesungguhnya ajakan untuk pulang.
Pulang kepada kesadaran bahwa kekuasaan bukan milik pribadi.
Pulang kepada amanah konstitusi.
Pulang kepada suara rakyat.
Pulang kepada nilai moral. Pulang kepada Tuhan.***
*Toto Izul Fatah ialah Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi, Jawa Barat
Artikel opini tersebut tidak mewakili pandangan redaksi
Artikel Terkait
PT KAI Meluncurkan Rel Ekonomi Rakyat Mellaui KA Cikuray di Garut
Pelanggan Kereta Wisata Panoramic Naik 60-an Persen
Piala Dunia 2026: Afrika Selatan Temani Meksiko ke Babak 32 Besar
Gubernur Matius D. Fakhiri Berencana Menjadikan Gedung Sarinah di KotaJayapura Pusat Wisata Belanja
Serombongan Perempuan Pedagang Berjuang Sejak Malam dari Stasiun Maja Banten