Tirakat politik, Jalan yang Sehat Memulihkan Bangsa yang "Sakit"

Baca Juga: Riset Rentang Citra Politisi Perempuan Indonesia di Instagram

Oleh karena itu, ketika korupsi sudah sedemikian besar, kita tidak cukup hanya bertanya: “Di mana aparat hukum?” Kita juga harus bertanya lebih dalam: apa yang sebenarnya terjadi pada batin para pemegang kuasa?

Mengapa jabatan yang semestinya menjadi jalan pengabdian berubah menjadi ladang perburuan?

Mengapa kursi kekuasaan yang seharusnya menjadi tempat melayani justru sering menjadi tempat mengatur proyek, rente, komisi, dan upeti?

Di sinilah tirakat politik menjadi penting. Tirakat politik berarti pejabat harus berani hidup lebih sederhana. Bukan sekadar sederhana secara pencitraan, tetapi sederhana sebagai sikap batin.

Baca Juga: Riset Rentang Citra Politisi Perempuan Indonesia di Instagram

Sebut saja sikap yang tidak pamer kekayaan. Tidak mempertontonkan kemewahan. Tidak menjadikan jabatan sebagai panggung kesombongan. Tidak mengubah rumah dinas, mobil dinas, pengawalan, ajudan, dan fasilitas negara menjadi simbol jarak dengan rakyat.

Seorang pejabat yang bertirakat secara politik sadar bahwa rakyat sedang susah. Harga-harga naik, lapangan kerja tidak mudah, daya beli melemah, dan banyak keluarga kecil harus berpikir keras hanya untuk bertahan hidup.

Dalam situasi seperti ini, pamer kekayaan oleh pejabat bukan hanya tidak etis, tetapi juga melukai rasa keadilan publik.

Tirakat politik juga berarti menahan diri dari kerakusan kekuasaan. Tidak semua jabatan harus direbut. Tidak semua proyek harus dikuasai. Tidak semua posisi harus ditempati orang sendiri. Tidak semua kritik harus dibungkam. Tidak semua lawan harus dihancurkan.

Seorang pemimpin yang matang secara spiritual tahu bahwa kekuasaan memiliki batas. Ketika kekuasaan tidak lagi mengenal batas, ia berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Dalam tradisi spiritual, tirakat adalah jalan sehat cara  membersihkan diri. Dalam politik, tirakat adalah jalan membersihkan kekuasaan. Kekuasaan yang kotor lahir dari jiwa yang rakus.

Maka, tirakat politik harus dimulai dari para pemimpin tertinggi negeri ini. Presiden, menteri, kepala daerah, anggota DPR, aparat penegak hukum, pimpinan lembaga negara, elite partai, hingga birokrat di semua level harus memberi teladan.

Gerakan moral ini tidak akan kuat jika hanya menjadi nasihat untuk rakyat kecil. Ia harus dimulai dari atas, karena teladan kekuasaan selalu memiliki daya getar yang luas.

Namun, tirakat politik juga berlaku bagi rakyat. Demokrasi yang rusak tidak hanya lahir dari elite yang membeli suara, tetapi juga dari masyarakat yang menjual suara.