Andri Mulyono Tersangka Kelima Skandal Megakorupsi di Badan Gizi Nasional

Oleh Rosadi Jamani*

WartaPesona.com - Ada tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.

Jakarta sedang panas. Bukan karena matahari. Bukan juga karena AC DPR mati. Tetapi karena satu per satu pelaku dugaan korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) mulai berjatuhan seperti pemain domino yang ditendang pasukan huru-hara.

Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Andri Mulyono (bukan yang itu ya) sebagai tersangka kelima dalam kasus yang membuat rakyat spontan menepuk jidat sampai bunyi "duk!"

Baca Juga: Iran Sepakat Damai dengan Amerika Serikat

Andri Mulyono bukan orang sembarangan. Ia adalah Komisaris Utama PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) sekaligus pemegang 72,5 persen saham perusahaan tersebut.

Bersama Yenna Yuniana yang menguasai 27,5 persen saham dan jajaran lainnya, mereka diduga terlibat dalam pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik Emmo tipe JVX GT dan JVH Max dengan nilai yang bikin kalkulator menjerit, yakni lebih dari Rp1,03 triliun.

Ya, triliun. Angka kalau ditumpuk dalam bentuk uang pecahan Rp100 ribu mungkin bisa dipakai membangun penjara untuk 26-30 nama yang disebutkan si malaikat, Sony Sonjaya.

Yang membuat rakyat semakin garuk-garuk kepala adalah proyek ini terjadi di tengah program makan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya fokus kepada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil.

Baca Juga: Andri Mulyono, Bos Perusahaan Penyedia Sepeda Motor Listrik Untuk Program MBG Dijebloskan ke Tahanan

Rakyat membayangkan telur. Yang datang motor. Rakyat membayangkan susu. Yang muncul pengadaan triliunan. Rakyat membayangkan perut kenyang. Yang terdengar justru kata "mark up".

Luar biasa.

Menurut penyidik, pengadaan motor tersebut diduga sarat permainan harga. Lebih menarik lagi, perusahaan yang memenangkan proyek raksasa itu disebut tidak memiliki jaringan diler maupun bengkel aktif yang memadai.

Ini seperti menunjuk kang ngopi menjadi direktur kereta cepat Whoosh. Bisa saja, tetapi orang waras pasti bertanya dulu, "Yakin?" Namun di negeri +62, kadang pertanyaan logis dianggap gangguan teknis. Wartawan saja bisa menjadi Kepala BGN, hayoo..!