Baca Juga: Piala Dunia 2026: Inggris Menantang Norwegia di Perempat Final
Setelah itu, Kementerian Pertahanan memastikan tidak ada lagi latihan dengan senjata atau taktik militer, dan pelatihan diarahkan pada nasionalisme, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kerja sama tim.
Pertanyaannya, mengapa perubahan itu baru diambil setelah ada korban jiwa?
Mengapa calon manajer koperasi harus masuk dalam pola pelatihan yang berbau militer?
Bukankah yang paling dibutuhkan seorang manajer koperasi adalah kemampuan membaca pasar desa, mengelola stok, membuat pembukuan, memahami rantai pasok, menjaga transparansi keuangan, dan membangun kepercayaan anggota?
Baca Juga: Piala Dunia 2026: Inggris Menantang Norwegia di Perempat Final
Disiplin memang penting. Wawasan kebangsaan juga penting. Tetapi koperasi bukan barak. Manajer koperasi bukan pasukan tempur. Desa membutuhkan penggerak ekonomi, bukan simbol gagah-gagahan yang kehilangan relevansi dengan kebutuhan lapangan.
Yang lebih memprihatinkan, dalam situasi sebesar ini, KDMP tampak tidak memiliki wajah komunikasi publik yang jelas. Tidak ada juru bicara aktif yang setiap hari menjelaskan perkembangan program.
Menteri Koperasi sebagai penanggung jawab legal program tidak terlihat cukup aktif menjadi penjelas utama.
Menteri Pertahanan, yang terlibat dalam akselerasi melalui pengerahan unsur TNI, juga baru terdengar kuat setelah muncul korban.
Bandingkan dengan Program MBG. Terlepas dari banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya, program itu masih memiliki struktur komunikasi yang relatif lebih terlihat.
Ada kepala badan, para wakil, bahkan juru bicara yang tampil menjelaskan perkembangan, menjawab kritik, dan membela program. Meskipun, mungkin saja tidak puas atas kualitas jawabannya.
KDMP berbeda. Program ini seperti anak politik yang lahir ramai-ramai, tetapi ketika menangis, semua orang seperti pura-pura tidak mendengar. Saat ada masalah, tidak jelas siapa pengasuhnya.
Bila sebuah program belum jelas tata kelolanya, belum matang model bisnisnya, masih bermasalah dalam lokasi pembangunan, dan bahkan telah menelan korban jiwa dalam proses pelatihan calon pengelolanya, yang dibutuhkan bukan propaganda keberhasilan, melainkan jeda untuk evaluasi total.***
*Toto Izul Fatah ialah Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI LDI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat