Oleh Toto Izul Fatah*
WartaPesona.com - Program sebesar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan dana triliunan rupiah tidak boleh hanya dibangun dengan semangat dan niat baik.
Ia harus ditopang oleh tata kelola yang jelas, komunikasi publik yang terbuka, serta penanggung jawab yang berani berdiri di depan ketika masalah datang.
Sayangnya, yang terjadi hari ini justru terkesan sebaliknya. KDMP seperti program besar yang dibiarkan berjalan sendirian.
Baca Juga: Persebaya Surabaya Mendatangkan Pemain Asal Tanjung Verde Yuran Fernandes
Ketika muncul masalah di lapangan, publik seperti kesulitan mencari siapa yang paling bertanggung jawab.
Ketika muncul kritik soal lokasi pembangunan koperasi yang dianggap tidak strategis, jauh dari warga, bahkan ada yang dipersoalkan karena berada di tempat yang tidak layak, penjelasan pemerintah terasa lambat dan tidak memadai.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono pernah menanggapi kritik tentang lokasi bermasalah dan menyebut jumlahnya kecil dibanding target pembangunan besar KDMP.
Sebuah jawaban yang terkesan menyederhanakan, bahkan menyepelekan untuk program sebesar KDMP dengan biaya triliunan.
Baca Juga: Piala Dunia 2026: Spanyol ke Babak Perempat Final Setelah Menyingkirkan Portugal
Ini bukan hanya tentang kuantitas masalah. Ini tentang pentingnya pemerintah mampu menjawab kegelisahan publik yang lebih mendasar.
Apakah program ini benar-benar dirancang dengan kajian sosial, ekonomi, dan partisipasi desa yang matang?
Puncak keprihatinan publik terjadi ketika lima calon manajer KDMP/KNMP dilaporkan meninggal dunia sewaktu mengikuti pelatihan bela negara dan manajerial yang sebelumnya disebut sebagai latihan dasar militer.
Kementerian Pertahanan sendiri menyampaikan duka meninggalnya lima peserta program SPPI KDKMP/KNMP 2026.