Kasus perundungan di sekolah, efektivitas kurikulum Merdeka Belajar kembali dipertanyakan

WartaPesona.com - Kasus perundungan melibatkan pelajar yang marak terjadi belakangan ini membuat kurikulum Merdeka Belajar kembali dipersoalkan.

Selain membuat kurikulum Merdeka Belajar dipersoalkan, maraknya kasus perundungan melibatkan pelajar sebagai pelaku dan korban juga membuat keprihatinan banyak pihak.

Kasus perundungan melibatkan pelajar tidak hanya menyebabkan kurikulum Merdeka Belajar dipersoalkan lagi dan menimbulkan keprihatinan, namun juga membuat anggota Komisi X DPR RI mengaku marah.

Baca Juga: BMKG prakirakan suhu panas terik di siang hari masih berlanjut hingga Oktober 2023, warga diimbau jaga stamina

Muhamad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Partai Golkar adalah salah satu legislator yang dengan cukup keras mengkritik kurikulum Merdeka Belajar tersebut.

Dilansir dari situs parlementaria, Muhamad Nur Purnamasidi mempertanyakan efektivitas kurikulum Merdeka Belajar dalam mencegah aksi kekerasan dan perundungan di sekolah tersebut.

Dia bahkan mengaku agak marah karena kasus kekerasan dan perundungan itu juga terjadi di lingkungan sekolah.

Baca Juga: Ratu melahirkan, populasi Badak Sumatera di SRS TNWK Lampung bertambah seekor

Karena itu, dia mempertanyakan efektivitas kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut.

"Mas Menteri membuat Kurikulum Merdeka Belajar yang output-nya menciptakan insan Pancasilais. Kalau output-nya malah bullying di sekolah, tentu kami Komisi X mempertanyakan efektivitas dari pencapaian tujuan pendidikan kurikulum merdeka ini,” katanya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mempertanyakan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut.

Baca Juga: Tambah 1 medali emas dari cabor balap sepeda BMX, Indonesia urutan 10 Asian Games 2023 Hangzhou China

Dia mengaku khawatir jika hal tersebut dibiarkan tanpa tindak lanjut, bisa membuat para pelajar merasa tidak aman di sekolah.

Muhamad Nur Purnamasidi beranggapan, bahwa maraknya kasus perundungan melibatkan pelajar menjadi anomali dari cita-cita mewujudkan pelajar Pancasila dengan perilaku yang sangat tidak Pancasilais.