Darurat Perceraian: Alarm Ekonomi, Sosial, dan Moral Bangsa

Baca Juga: Ada Solo Keroncong Festival di Kota Surakarta 18-19 Juli 2026

Apakah tingginya perceraian menjadi gambaran buruk kondisi perekonomian nasional?

Jawaban yang tepat, ini bisa menjadi salah satu alarm, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran.

Angka perceraian memang tidak otomatis membuktikan bahwa perekonomian nasional sedang gagal.

Data BPS bahkan mencatat tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen, sedikit menurun dibanding Februari 2025. Namun, pada saat yang sama, rata-rata upah buruh nasional hanya sekitar Rp3,29 juta per bulan.

Angka pengangguran juga tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan, kestabilan pendapatan, besarnya biaya hidup, persoalan pekerja informal, setengah pengangguran, utang rumah tangga, maupun ketidakpastian ekonomi keluarga.

Seseorang mungkin tercatat bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk membayar kontrakan, cicilan, sekolah anak, kebutuhan pangan, transportasi, listrik, dan biaya kesehatan.

Seseorang juga bisa bekerja, tetapi hanya sebagai pekerja harian, pekerja lepas, atau pengemudi online dengan pendapatan yang tidak menentu.

Di sinilah tekanan ekonomi masuk ke ruang paling pribadi bernama rumah tangga.

Ketika suami sulit memperoleh pekerjaan, pendapatan tidak menentu, kebutuhan keluarga terus meningkat dan utang menumpuk, hubungan suami istri mudah berubah menjadi ruang pertengkaran.

Persoalan yang awalnya menyangkut uang kemudian berkembang menjadi saling menyalahkan, hilangnya penghormatan, kekerasan verbal, penelantaran, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, faktor “perselisihan terus-menerus” tidak selalu berdiri sendiri. Di belakang pertengkaran dapat tersembunyi persoalan ekonomi, perselingkuhan, judi daring, utang, campur tangan keluarga besar, ketidakadilan pembagian peran, hingga tidak terpenuhinya nafkah.

Ekonomi bukan hanya tentang berapa besar pendapatan. Ekonomi keluarga juga menyangkut tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, kemampuan mengatur pengeluaran, serta kesediaan suami dan istri menghadapi kesulitan bersama-sama.

Selain ekonomi, tingginya perceraian juga harus dibaca sebagai alarm sosial dan moral. Sebagian perkara perselingkuhan dapat tercatat sebagai perselisihan terus-menerus, dan meninggalkan salah satu pihak.

Akar persoalannya, salah satunya, tetap terletak pada lemahnya pengendalian diri, hilangnya tanggung jawab, menurunnya rasa malu, dan semakin tipisnya kesadaran bahwa pernikahan merupakan janji moral sekaligus amanah keagamaan.