Namun ia juga menolak globalisasi yang mengikis kedaulatan negara.
Dari sinilah lahir gagasan otonomi strategis yang kemudian menjadi ciri khas kepemimpinannya.
Membaca buku itu membuat saya memahami bahwa Macron tidak sekadar bereaksi terhadap peristiwa.
Ia sedang menjalankan visi yang telah lama dipikirkannya. Namun jalan yang ditempuh Macron jauh dari mulus.
Di jalan-jalan Paris yang sama, jutaan rakyat pernah turun memprotes reformasi pensiun. Gerakan Yellow Vest mengguncang pemerintahannya selama berbulan-bulan. Kekuatan kanan dan kiri terus menguji kepemimpinannya.
Macron ingin Prancis lebih mandiri. Namun ia harus mewujudkan visi itu di tengah masyarakat yang semakin terpolarisasi.
Inilah paradoks seorang pemimpin demokrasi. Semakin besar visi yang ingin diwujudkan, semakin keras pula perlawanan yang harus dihadapi.
Jika Macron berusaha menjaga posisi Prancis sebagai kekuatan independen di Barat, Prabowo sedang berusaha mengubah posisi Indonesia dalam sejarah ekonomi dunia.
Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya potensi. Kaya sumber daya alam. Kaya jumlah penduduk. Kaya posisi strategis. Namun kekayaan itu belum selalu berubah menjadi kekuatan nasional yang setara.
Prabowo tampaknya ingin memutus lingkaran tersebut. Oleh karena itu, diplomasi yang ia jalankan bukan sekadar diplomasi seremonial. Ia adalah diplomasi pembangunan.
Prabowo berbicara dengan Washington tanpa memusuhi Beijing. Ia menjalin hubungan erat dengan Beijing tanpa menjauh dari Barat.
Ia membuka komunikasi dengan Moskow tanpa kehilangan kepercayaan Eropa.
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, kemampuan menjaga keseimbangan seperti ini menjadi aset geopolitik yang sangat berharga.
Namun tantangan yang dihadapi Prabowo tidak kalah besar. Membangun kedaulatan ekonomi jauh lebih sulit daripada mengumumkannya.
Setiap program besar membutuhkan dana, birokrasi yang efektif, dan kesabaran politik yang panjang.