Bupati Pati Sudewo Bantah Terlibat Jual-Beli Jabatan, Klaim Kades Datang Sekadar Minta Arahan

sebuah praktik yang dinilai mencederai prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Jerat Hukum dan Penahanan

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

KPK juga telah melakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026.

Seluruh tersangka ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga: OTT KPK di Pati, Bupati Sudewo Diperiksa 1x24 Jam di Polres Kudus

Komitmen KPK dan Sorotan Publik

KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan pemeriksaan mendalam terhadap para pihak terkait.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah aktif dan menyentuh sektor pelayanan publik di tingkat desa.

Di sisi lain, pernyataan Sudewo yang merasa menjadi korban membuka ruang bagi pembelaan diri dalam proses hukum yang akan berjalan.

KPK menegaskan seluruh klaim tersebut akan diuji di tahap penyidikan dan persidangan.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa praktik suap dan jual-beli jabatan, termasuk di level desa, akan tetap menjadi fokus penindakan lembaga antirasuah. *****