Wacana Pilkada Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Pengamat Nilai Berpotensi Gerus Kepercayaan Publik

Banyaknya Parpol Dinilai Tak Sejalan dengan Pilkada Tak Langsung

Ray Rangkuti juga menyoroti kondisi sistem kepartaian di Indonesia yang sangat majemuk.

Menurutnya, Pilkada lewat DPRD justru bertolak belakang dengan realitas banyaknya partai politik yang ada saat ini.

“Kalau pada akhirnya kepala daerah dipilih DPRD, ngapain kita punya banyak partai politik?” ucap Ray.

Ia bahkan menyindir bahwa mekanisme tersebut berpotensi mengulang pola Orde Baru, ketika jumlah partai dibatasi dan perbedaan politik nyaris tidak terasa.

“Cukup tiga partai saja, seperti dulu. Ngapain banyak-banyak kalau ujung-ujungnya keputusan ditentukan elite di parlemen? Warnanya saja beda, simbolnya beda, tapi substansinya sama,” katanya.

Menurut Ray, Pilkada tak langsung berpotensi mengecilkan peran partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat dan memperkuat oligarki politik di tingkat daerah.

Baca Juga: Mahfud MD Angkat Bicara soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 yang Menjerat Eks Menag Yaqut

Kepercayaan Publik terhadap DPR dan DPRD Jadi Persoalan Serius

Selain soal sistem, Ray Rangkuti menilai aspek kepercayaan publik menjadi masalah krusial dalam wacana Pilkada lewat DPRD.

Ia mengingatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD, saat ini berada pada titik yang rendah.

“Ini fakta, bukan sekadar teori sistem. Bagaimana kita mau menyerahkan kedaulatan memilih kepala daerah kepada DPRD, sementara kepercayaan publik terhadap mereka terus menurun?” ungkap Ray.

Ia menyebut, dalam berbagai survei, DPR dan DPRD kerap masuk dalam daftar lembaga negara yang paling tidak dipercaya publik.

“Kalau kita buat daftar 10 lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat, DPR dan DPRD selalu di papan atas. Lalu, di kondisi seperti ini, mereka mau diberi kewenangan memilih kepala daerah?” ujarnya.

Menurut Ray, situasi tersebut justru berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dan penguasa di daerah.

Baca Juga: Candaan Pandji di Show Mens Rea Tuai Polemik, Mahfud MD : Kalau Dipersoalkan Hukum, Saya Siap Dampingi

Demo Agustus 2025 Jadi Cermin Kegelisahan Rakyat

Ray Rangkuti juga mengingatkan peristiwa demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus 2025 lalu sebagai cerminan nyata kekecewaan publik terhadap wakil rakyat.