Gelombang Kritik Parlemen Dijaga TNI AD, Pastikan Prajurit Tak Langgar Aturan Perundangan-undangan

“Kita tidak mengambil alih, tetap sesuai dengan bidang masing-masing, pengamanan internal, bagian-bagian tersebut,” imbuhnya.

“Rekan-rekan dari kepolisian tetap pada lokasi tertentu, pada situasi tertentu, pada kondisi tertentu kita diminta membantu, kita bantu. Kita juga memberikan asesmen,” paparnya.

Wahyu menambahkan bahwa pengamanan dari TNI ini hanya sementara dan akan dikembalikan pada bagiannya masing-masing.

Ucapan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin soal Pengamanan TNI

Menhan Sjafrie mengakui bahwa dirinya telah menyetujui adanya pengamanan yang dilakukan oleh TNI di area DPR.

Baca Juga: BGN Pastikan Dapur MBG Terverifikasi, Tepis Isu 5.000 SPPG Fiktif

“Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025.

Sampai kapan penjagaan dilakukan, Sjafrie hanya menjawab sampai keadaan lebih kondusif.

“Sampai dengan tadi kondusif, lebih kondusif lagi. Terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” terangnya.

Gelombang Kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil

Penjagaan gedung Parlemen oleh TNI ini menuai kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik dan WALHI.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa gedung DPR bukanlah simbol kedaulatan negara, tetapi perwakilan rakyat.

“Wajar apabila DPR RI menjadi objek kritik maupun aksi demonstrasi dari masyarakat ketika dianggap melakukan kekeliruan,” kata Direktur Imparsial, Ardi Manto dalam keterangannya kepada media pada Selasa, 16 September 2025.

Dengan adanya TNI, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi justru mendapat kesan telah diintimidasi.

“Menempatkan TNI untuk menjaga DPR RI memberikan kesan mengancam dan mengintimidasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan aspirasinya,” tuturnya.