Menata Ulang Wisata Edukasi: Kemenpar Susun Regulasi Demi Keamanan dan Nilai Pembelajaran

WartaPesona.com- Jakarta, 15 Mei 2025 — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tengah melakukan langkah penting dalam penyusunan regulasi wisata edukasi sebagai upaya menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih aman, inklusif, dan sarat nilai pembelajaran.

Regulasi ini dirancang bukan semata untuk meningkatkan angka kunjungan wisata, tetapi juga untuk memastikan wisata edukasi memberi manfaat langsung bagi peserta didik.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Luh Puspa, dalam acara Diskusi Ngoprek (Ngobrolin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekraf), Rabu (14/5/2025) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Mendukung Penurunan Berat Badan Pasca Persalinan: Kombinasi Pola Makan Sehat dan Aktivitas Fisik Ringan bagi Ibu Menyusui

Tema diskusi kali ini cukup menggugah: “Dilarang atau Diatur? Mencari Titik Temu Antara Study Tour dan Masa Depan Pariwisata.”

Dalam pemaparannya, Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa regulasi wisata edukasi sedang disusun dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan siswa, kesiapan destinasi, serta muatan nilai-nilai edukatif.

Pemerintah tidak ingin sekadar memberikan pelarangan, namun ingin memastikan kegiatan study tour tetap dapat berjalan dengan pengawasan dan aturan yang ketat.

Baca Juga: Optimalisasi Tata Kelola Dam/Hadyu 2025: Langkah Kemenag Perkuat Akuntabilitas dan Manfaat Sosial Ibadah Haji

“Wisata edukasi perlu dirancang dengan hati-hati, tapi jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan belajar langsung dari lingkungan. Fokus kami adalah menciptakan pedoman, bukan larangan,” tegas Ni Luh.

Ni Luh juga menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah bersifat jangka panjang. Bukan hanya untuk meredam polemik sesaat, tetapi untuk menjamin bahwa wisata edukasi benar-benar berdampak positif terhadap pembentukan karakter dan wawasan anak-anak.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, juga menyoroti pentingnya kehadiran regulasi ini. Menurutnya, selama ini belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur praktik wisata edukasi.

“Diskusi seperti ini sangat penting untuk merumuskan model penyelenggaraan wisata edukasi yang bertanggung jawab. Ini bisa menjadi blessing in disguise untuk menata ulang paradigma kita terhadap study tour,” kata Rizki.

Dalam diskusi tersebut, berbagai perspektif juga disampaikan oleh para pelaku sektor pariwisata dan pendidikan. Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Intan Ayu Kartika, menyambut baik rencana regulasi ini karena dapat menjadi acuan nasional dalam pelaksanaan wisata edukatif.

“TMII selama ini menjadi destinasi utama wisata edukatif. Kami menilai perlu adanya pengaturan terkait jumlah pendamping, kurasi materi, dan sarana transportasi untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan bermakna,” ujar Intan.