Oleh Toto Izul Fatah*
WartaPesona.com - Problem hidup itu tak selalu harus dijawab dengan angka, data dan logika. Ada kalanya kesulitan hidup itu menemukan jalan keluarnya sendiri dengan cara yang sunyi.
Sama seperti ada kalanya berbagai upaya, usaha, termasuk doa, sudah dilakukan tetap saja tak kunjung membuahkan solusi. Bahkan, tambahan kesulitan hidup yang justru terjadi.
Begitu pun dalam konteks yang lebih luas dan besar, yaitu bernegara. Ada saat ketika bangsa tidak cukup hanya diselamatkan oleh kebijakan. Ada saat ketika negara tidak cukup hanya ditolong oleh anggaran, regulasi, pidato, rapat kabinet, atau program-program besar pemerintah.
Sebab problem bangsa tidak selalu lahir dari kekurangan desain teknokratis. Sering kali, problem bangsa lahir dari kerusakan batin kolektif. Di situ, ada kerakusan yang dinormalisasi, korupsi yang dianggap biasa, kebohongan yang dilembagakan, dan hilangnya rasa malu di hadapan Tuhan.
Indonesia hari ini harus diakui tidak sedang baik-baik saja. Bahkan, bberapa pakar meramal ada potensi kesulitan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia kedepan.
Ada korupsi yang masih menggurita, dimana Indonesia tercatat dalam Corruption Perceptions Index 2025, mendapat skor 34 dari skala 0–100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.
Ini tentu bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin moral bahwa penyakit integritas masih menjadi luka besar bangsa.
Di sisi lain, ada keresahan sosial yang sudah mulai terasa. Secara makro, BPS mencatat inflasi tahunan April 2026 sebesar 2,42 persen. Angka ini tampak terkendali di atas kertas, tetapi kehidupan rakyat tidak selalu dibaca dari statistik nasional.
Di pasar, di dapur rumah tangga kecil, di warung, di kontrakan, kenaikan harga sekecil apa pun bisa berubah menjadi kecemasan harian.
Pemerintah tentu tidak diam. Kita harus menghargai berbagai upaya Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya dalam merespon kecemasan ini. Berbagai program mulai digelontorkan, mulai dari makan bergizi gratis, koperasi desa/kelurahan merah putih, sekolah unggulan, penguatan pangan, dan berbagai agenda pembangunan lain.
Namun, di situlah justru masalahnya. Tidak semua kebijakan yang baik otomatis melahirkan kebaikan. Sebuah program bisa mulia di atas kertas, tetapi berubah menjadi kontroversi di lapangan jika dijalankan tanpa kejujuran, tanpa amanah, tanpa kompetensi, dan tanpa rasa takut kepada akibat moral dari penyalahgunaan kuasa.
Makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus diakui sebagai program mulia Presiden yang lahir dari spirit menyelamatkan rakyatnya. Tetapi, sekali lagi, program yang datang dari niat tulus Presiden itu praktiknya di lapangan tak selalu berbuah indah. Sederet persoalan terus mewarnai dua program besar itu.
Selanjutnya, pertanyaannya bukan hanya program apa lagi yang harus dibuat?