Mengapa bukan 1.000 balai latihan kerja untuk anak muda desa?
Mengapa bukan bantuan permodalan bagi ibu-ibu, petani kecil, pedagang, nelayan, atau buruh informal yang setiap hari benar-benar berhadapan dengan kesulitan hidup?
Padahal, di situlah masalahnya yang utama, yaitu krisis kepekaan politik. Mungkin, Rahmawati bertujuan baik mengusulkan itu karena ingin membantu sineas daerah. Tetapi, usulan itu disampaikan dalam momentum yang tidak tepat.
Film daerah memang penting. Industri kreatif lokal memang pantas tumbuh. Cerita tentang budaya, sejarah, dan kehidupan rakyat di berbagai daerah memang perlu mendapatkan ruang.
Namun, ketika solusi yang ditawarkan adalah mengandalkan APBN untuk membangun 1.000 layar bioskop desa, pertanyaannya bukan lagi tentang niat baik, melainkan tentang prioritas.
Oleh karena itu, usulan bioskop desa dari APBN terasa seperti ide yang salah waktu dan salah urutan. Tidak semua gagasan baik harus langsung dibiayai negara. Apalagi, ketika rakyat yang membayar pajak justru masih menghadapi problem yang jauh lebih mendasar.
Film juga dapat menjadi sarana pendidikan dan penguatan identitas budaya. Tetapi rakyat yang lapar tidak dapat diselesaikan dengan layar. Anak muda yang menganggur tidak otomatis memperoleh masa depan karena desanya memiliki bioskop. Petani yang kesulitan pupuk tidak merasa kehidupannya lebih ringan hanya karena tersedia tempat menonton film di dekat rumahnya.
Jangan sampai negara tampak lebih sibuk menyediakan tontonan daripada menyelesaikan penderitaan, sehingga muncul kesan liar bahwa pemerintah seperti sedang ingin mengalihkan penderitaan rakyat lewat hiburan.
Dalam tradisi politik lama dikenal istilah bread and circuses: rakyat diberi makanan dan hiburan agar tidak terlalu banyak mempersoalkan ketidakadilan kekuasaan.
Dalam kasus ini, bahkan roti atau makanannya belum tentu tersedia secara memadai, tetapi gagasan hiburannya sudah lebih dahulu diajukan.
Oleh karena itu, Rahmawati dan Fraksi Gerindra di DPR semestinya berhati-hati. Sebagai partainya Presiden Prabowo Subianto, Gerindra seharusnya menjadi barisan terdepan yang membaca kegelisahan rakyat, bukan malah menimbulkan kesan elite politik berada di ruang khusus yang jauh dari penderitaan masyarakat.
Presiden Prabowo selama ini berulang kali berbicara tentang efisiensi, swasembada pangan, kesejahteraan rakyat, ekonomi kecil, dan keberpihakan kepada kelompok lemah.
Dengan demikian, gagasan anggota partainya semestinya bergerak di jalur yang sama, yaitu menjawab kebutuhan dasar rakyat terlebih dahulu.
Kritik terhadap usulan 1.000 layar bioskop desa tidak berarti negara boleh mengabaikan sineas lokal dan PH kecil. Mereka tetap perlu didukung. Hanya, bentuk dukungannya harus rasional, hemat, dan tidak melukai rasa keadilan publik.
Itulah sebabnya, gagasan ini berbahaya bila diterima sekadar karena terdengar kreatif. Indonesia sudah terlalu sering memiliki proyek yang lahir dari semangat seremonial, tetapi tidak berangkat dari kebutuhan paling mendesak rakyat.