"Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point of Consensus," imbuhnya.
Baca Juga: Memanjakan Diri di Bali dengan 5 hal Yang Luar Biasa, Wajib Coba
Menlu juga menjelaskan bahwa prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 adalah mempercepat pembangunan komunitas ASEAN demi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju. Untuk itu, Indonesia tidak ingin isu Myanmar menyandera semua proses tersebut yang sedang berjalan di ASEAN.
"Tentunya kewajiban kita adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus," tandasnya. (Humas Kemensetneg)
Editor: Anne Ardianti
Sumber: Kemenparekraf RI
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Investasi Minta Daerah Selesaikan Dua Masalah Besar
Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Cek Harga Sembako di Pasar Airmadidi Minahasa Utara
Presiden Jokowi Tinjau Likupang Berharap Pariwisata Pulih Lebih Tinggi dari Prapandemi
Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara
Presiden Jokowi Tegaskan Biaya Haji Tahun 2023 Masih Dalam Proses Dikaji
Presiden Jokowi: Undang-Undang Membatasi 6 Tahun Perihal Masa Jabatan Kepala Desa
Presiden Jokowi Targetkan Angka Stunting di Indonesia Turun hingga 14 Persen di Tahun 2024 Nanti
Presiden Jokowi Buka Buka Rakernas Penurunan Stunting Sampaikan Bahwa SDM Unggul Kunci Daya Saing Bangsa
Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Keras Jajaran Tangani Pandemi Covid 19
Presiden Jokowi Sampaikan Apresiasi Budaya Gotong Royong Masyarakat Indonesia Hadapi Pandemi Covid19