Menko Airlangga Hartanto : Kartu Prakerja 2023 Sudah Dibuka untuk Sejuta Penerima dengan Skema Normal

WartaPesona.com - Sebagai program yang menarik minat masyarakat begitu tinggi, Kartu Prakerja telah menjadi satu-satunya program Government to People yang paling masif di Indonesia.

Inklusifitas Program Kartu Prakerja yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilannya.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan program ini juga sejalan dengan kondisi pandemi yang sedang dihadapi.

Baca Juga: Ramalan Roy Kiyoshi untuk Tahun 2023, Ada Bencana Dahsyat?

Inklusifitas Program Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia, 47,59% penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dan 49% perempuan. Di tahun 2022, sedikitnya sekitar Rp8,72 triliun insentif telah disalurkan.

“Yang daftar lebih dari 40 juta, yang diterima sekitar 16,4 juta. Semuanya dari 514 kabupaten/kota. Artinya, selama pandemi kita bisa melihat bahwa infrastruktur digital kita relatif merata.

Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi.

Baca Juga: Oliebollen Kue Asal Belanda Mirip Kue Odading di Indonesia. Unik, Ini Nama-nama Lainnya dari Berbagai Negara

212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam program TVRI: Indonesia Bicara bertema “Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja”, Senin, 19 Desember 2022 lalu.

Penyelenggaraan kartu pekerja dilakukan 100% secara online, sehingga dapat menjangkau dengan sangat luas.

Pemanfaatan teknologi digital juga digunakan untuk pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.

Baca Juga: Mami Popon Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Kenang Sosok Mami Popon

Terlebih di masa pandemi, pelatihan dilaksanakan 100% secara online, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.