Tak Ada Jembatan, Aktivitas Warga Way Bungur Lamtim Bergantung Rakit Penyeberangan

Kondisi rakit yang terbuat dari kayu seadanya dinilai sangat rawan, terlebih saat debit air Sungai Batanghari meningkat akibat hujan.

Dalam video lanjutan, pemilik akun menyoroti tidak adanya alat keselamatan seperti pelampung atau pagar pembatas di rakit.

“Tidak ada satu pun alat keselamatan. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Perahu ini juga sudah rapuh,” ungkapnya dengan nada geram.

Ia menyebut jarak tempuh penyeberangan mencapai sekitar 700 meter, cukup jauh dan berisiko apabila terjadi gangguan keseimbangan atau arus sungai tiba-tiba deras.

Baca Juga: Tetap Ceria Meski Banjir, Bapak-bapak di Bekasi Hibur Diri dengan Nyanyian

Sebut Diminta Hapus Video oleh Wagub Lampung

Kontroversi semakin mencuat setelah pemilik akun mengunggah video lain yang mengklaim dirinya ditelepon Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan diminta menghentikan atau menghapus unggahan tersebut.

“Terima kasih Wakil Gubernur yang sudah menelepon dan menyuruh menghentikan video saya. Tapi saya tidak akan berhenti sebelum jembatan Kali Pasir ini benar-benar dibangun,” tegasnya.

Ia menilai, persoalan ini sudah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi konkret. Desa Kali Pasir sendiri disebut telah berdiri sejak tahun 1960, namun hingga kini belum memiliki jembatan penghubung yang layak.

“Kalau memang tidak bisa bekerja, jangan bekerja. Kalian digaji dari rakyat, tapi fasilitas rakyat tidak diutamakan,” ujarnya.

Baca Juga: Longsor Kali Bekasi Rusak Rumah Warga, Pepohonan dan Tembok Penahan Ikut Runtuh

Bupati Lampung Timur Akui Kendala Anggaran

Menanggapi viralnya persoalan tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengaku telah beberapa kali meninjau langsung kondisi penyeberangan di Way Bungur dan memahami keresahan warga.

Ela menyebut, pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut membutuhkan anggaran besar karena panjang jembatan mencapai sekitar 100 meter.

“Jika dibangun menggunakan APBD kabupaten saja, saat ini kami belum mampu karena keterbatasan anggaran,” ujar Ela, dikutip dari laman resmi Pemkab Lampung Timur, Senin, 2 Februari 2026.