Di Tengah Duka Pascabencana, Ibu-ibu Aceh Temukan Kebahagiaan Saat Pakai Baju Persit

Sebanyak enam wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota telah resmi menetapkan status transisi darurat ke pemulihan.

Enam wilayah tersebut yakni Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

Sementara itu, satu wilayah lainnya, yakni Kabupaten Aceh Besar, masih dalam proses penetapan status transisi tersebut.

BNPB juga menyebutkan bahwa status tanggap darurat di tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan akan berakhir pada 8 Januari 2026.

Baca Juga: Akses Masih Sulit, Warga Ketol Aceh Tengah Manfaatkan Tali Sling untuk Aktivitas Harian

Sebelas Wilayah Perpanjang Status Tanggap Darurat

Di sisi lain, tidak semua wilayah dapat segera memasuki fase pemulihan. BNPB mencatat, terdapat 11 wilayah yang masih berada dalam status perpanjangan tanggap darurat.

Sebelas wilayah tersebut meliputi Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

“Melalui status transisi, beberapa wilayah bersiap untuk memulai proses pemulihan,” ungkap BNPB dalam keterangan resminya pada 1 Januari 2026.

BNPB menjelaskan bahwa fokus pada fase transisi mencakup pembangunan hunian sementara (huntara),

serta penyiapan dana tunggu hunian bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hanyut akibat bencana.

Baca Juga: Bener Meriah Diguncang Gempa Beruntun, Warga Panik Tinggalkan Rumah

Pelayanan Dasar Tetap Berjalan

Meski sejumlah daerah telah memasuki fase transisi, BNPB menegaskan bahwa upaya penanganan darurat tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat.

Pelayanan dasar di pos pengungsian, distribusi logistik, serta perbaikan infrastruktur vital masih terus dilakukan.

“Misalnya di Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah pengungsi per 30 Desember 2025 masih lebih dari 1.600 jiwa, sehingga pelayanan di pos pengungsian tetap berlangsung,” tandas BNPB.

Penetapan status transisi ini, lanjut BNPB, dilakukan berdasarkan hasil kajian menyeluruh terhadap kondisi lapangan, mencakup aspek keamanan, ketersediaan logistik, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam memasuki tahap pemulihan.