DPR Desak Evaluasi Total Kementerian Kehutanan, Soroti Izin Hutan di Tengah Banjir Sumatera

photo author
Tim Warta Pesona 01, Warta Pesona
- Senin, 8 Desember 2025 | 13:32 WIB
DPR soroti banjir Sumatera, Usman Husin desak Menhut Raja Juli mundur terkait izin dan tata kelola kehutanan - WartaPesona.com (Media Priangan)
DPR soroti banjir Sumatera, Usman Husin desak Menhut Raja Juli mundur terkait izin dan tata kelola kehutanan - WartaPesona.com (Media Priangan)

Ia menilai bahwa inkonsistensi kebijakan dan lemahnya pengawasan perizinan telah memperburuk situasi lingkungan di wilayah-wilayah rawan banjir dan deforestasi.

Baca Juga: Zulhas : Kerusakan Lingkungan hingga Aktivitas Manusia Perburuk Dampak Banjir dan Longsor di Sumatera

Pertanyaan Soal Klaim Penurunan Deforestasi

Dalam paparannya, Raja Juli sebelumnya menampilkan data bahwa deforestasi di tiga provinsi disebut menurun sepanjang 2025. Namun data tersebut justru memancing pertanyaan besar dari Usman.

“Siapa yang nanam? Terus siapa yang nanam setahun ini Pak?” kritiknya dengan nada menyindir.

Menurutnya, klaim penurunan deforestasi terasa janggal karena tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan, di mana bencana banjir tetap terjadi dengan dampak yang sangat besar.

“Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir. Kalau dengan logika itu, ya jangan diturunkan deforestasinya Pak, biar aja begitu supaya enggak banjir,” ujar Usman dengan nada sinis.

Baca Juga: Tiga Korban Longsor Ditemukan di Tapanuli Tengah, Warga Terisolir Bertahan Hidup dengan Makan Durian

Kritik Lebih Luas terhadap Tata Kelola Kehutanan

Tidak hanya soal data dan izin, sejumlah anggota dewan lain juga mempertanyakan kebijakan jangka panjang Kementerian Kehutanan dalam mengatasi kerusakan hutan, alih fungsi lahan, serta lemahnya rehabilitasi kawasan hutan yang rusak.

Mereka menilai bahwa banjir besar yang melanda Sumatera bukan hanya akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim, tetapi juga hasil dari kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.

Beberapa anggota DPR menegaskan bahwa pangkal masalahnya adalah lemahnya pengawasan terhadap pembukaan lahan baru, lemahnya penegakan hukum, hingga minimnya program rehabilitasi yang benar-benar menyentuh area kritis.

Respons Raja Juli Masih Dinantikan

Hingga rapat berlangsung, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belum memberikan respons panjang atas kritik tersebut.

Namun ia berjanji akan menyampaikan penjelasan lebih komprehensif dalam rapat lanjutan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: IRA WP

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Donald Trump: Kami Jadi Penjaga Selat Hormuz

Selasa, 14 Juli 2026 | 08:51 WIB
X