KUHAP Baru Jadi Perbincangan Hangat, Pakar Sebut Beberapa Pasal Berpotensi Multitafsir

Tanggapan DPR : Habiburokhman Tegaskan KUHAP Baru Tetap Menjaga Prinsip HAM

Di tengah berbagai polemik, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam kesempatan berbeda memberikan klarifikasi resmi.

Ia menegaskan bahwa KUHAP baru tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Habiburokhman membantah isu liar bahwa KUHAP memungkinkan penangkapan atau penahanan tanpa prosedur yang jelas.

“Ini tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tetap dilakukan pada tahap penyidikan dan harus mendapatkan izin hakim,” tegasnya.

Poin klarifikasi Habiburokhman:

• Semua upaya paksa membutuhkan izin hakim

• Dalam keadaan darurat, izin tetap harus menyusul dalam waktu dua hari

• Penyadapan hanya boleh dilakukan melalui UU khusus

• Metode undercover buy dan controlled delivery dibatasi pada investigasi tertentu

• Disabilitas mendapat perlindungan khusus dalam berbagai pasal

Habib menegaskan KUHAP baru membawa semangat sistem hukum yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan warga negara.

Polemik Diprediksi Masih Berkembang, Menunggu Aturan Turunan dan Uji Publik

Meski DPR telah memberikan klarifikasi, polemik seputar KUHAP baru diprediksi masih akan terus berkembang. Sejumlah akademisi hukum menilai bahwa implementasi KUHAP baru sangat bergantung pada:

• aturan turunan yang belum disusun,