Presiden Prabowo Pimpin Konsolidasi Nasional Sekolah Rakyat Jelang Tahun Ajaran 2025–2026

WartaPesona.com- Hambalang, 23 Juni 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan dengan memimpin langsung rapat terbatas mengenai Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang digagasnya sebagai bagian dari visi besar membangun SDM unggul Indonesia.

Rapat yang digelar di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, ini menjadi tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait percepatan Sekolah Garuda.

Turut hadir dalam rapat ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta pejabat tinggi lintas kementerian yang terkait dengan bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: KAI Tawarkan Diskon 20% Tiket Kereta Eksekutif dan Bisnis di Jakarta Fair 2025: Dorong Mobilitas Aman dan Nyaman

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembahasan kali ini menitikberatkan pada kesiapan menyeluruh Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026.

Sekolah Rakyat: Pendidikan yang Merangkul Semua Kalangan
Sekolah Rakyat merupakan konsep pendidikan yang dirancang untuk menjawab tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Program ini menargetkan kelompok masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan pendidikan formal yang layak, termasuk masyarakat miskin, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta anak-anak yatim dan korban bencana sosial.

Baca Juga: Gerakan Wisata Bersih di Lovina: Strategi Pemerataan Pariwisata Bali Melalui Inisiatif Kebersihan Berkelanjutan

Presiden Prabowo menginginkan Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai solusi sementara, tetapi sebagai sistem yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam hal kualitas.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal karena hambatan ekonomi atau geografis,” tegas Presiden seperti disampaikan oleh Seskab Teddy.

Fokus Bahasan: Dari Kurikulum hingga Infrastruktur
Rapat terbatas ini membahas sejumlah elemen kunci. Pertama, penentuan lokasi strategis yang dekat dengan komunitas rentan.

Kedua, penyusunan kurikulum berbasis karakter, kewirausahaan, dan teknologi digital. Ketiga, penguatan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas belajar, tenaga pendidik, dan sistem pendukung. Dan terakhir, mekanisme penerimaan siswa yang transparan, adil, dan bebas diskriminasi.

Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi khusus yang mengatur standar pengelolaan dan pendanaan Sekolah Rakyat, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.