Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Data Tunggal Nasional untuk Akurasi Penyaluran Bansos

WartaPesona.com- Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam memperbaiki efektivitas program bantuan sosial melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Inpres ini menjadi tonggak penting dalam memastikan seluruh bantuan pemerintah, baik dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, disalurkan secara tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerbitan Inpres tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi ketidaktepatan distribusi bantuan yang selama ini terjadi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Luncurkan Stimulus Ekonomi Rp24,44 Triliun untuk Perkuat Ketahanan dan Akselerasi Pertumbuhan Nasional

Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta (2/6/2025), ia menyampaikan bahwa data tunggal kini wajib menjadi acuan utama dalam penyaluran seluruh bentuk bantuan sosial.

“Data tunggal sosial dan ekonomi nasional ini menjadi referensi tunggal yang harus digunakan semua pihak.

Kita ingin memastikan setiap bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Saifullah.

Baca Juga: Menjadi Wanita Bernilai: Membangun Diri untuk Masa Depan yang Cemerlang

Evaluasi terhadap program bantuan sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran hingga 45 persen, termasuk kasus inclusion error (penerima tidak memenuhi kriteria) dan exclusion error (penerima layak tidak tercatat).

Dalam uji coba awal penerapan data tunggal untuk bansos triwulan kedua, Kemensos menemukan 1,9 juta data yang tidak valid.

“Ini adalah bagian dari upaya serius pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan bantuan sosial kita,” imbuh Saifullah.

Baca Juga: Camilan Sehat: Nikmati Kelezatan Tanpa Menimbulkan Rasa Bersalah

Selain pembaruan data, pemerintah juga menyalurkan tambahan bantuan berupa 10 kilogram beras gratis kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan ini bernilai lebih dari Rp11 triliun dan merupakan bentuk perhatian Presiden terhadap masyarakat di desil 1, termasuk kelompok miskin dan sangat miskin.