Sandiaga Uno: Menggebrak Dunia Internasional dengan Sosialisasi Pungutan Pajak Wisman

Anne Ardianti, Warta Pesona

- Rabu, 27 September 2023 | 10:27 WIB

Sandiaga Uno - Sosialisai Pungutan Pajak Bagi Wisman Yang Datang ke Bali. (kemenparekraf.go.id)

WartaPesona.com- Pada tanggal 25 September 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mulai menggelar program sosialisasi yang penting terkait pungutan pajak bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang berencana berkunjung ke Bali sebesar Rp150 ribu atau sekitar 10 dolar AS.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wisatawan dari berbagai negara pasar memahami sepenuhnya tujuan dari pemberlakuan pungutan pajak ini.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar calon wisatawan dan pelaku industri pariwisata di negara-negara asal wisatawan dapat mengerti dengan baik mengapa pungutan pajak ini diterapkan di Bali.

Pungutan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Dalam upaya menyosialisasikan kebijakan ini, Kemenparekraf/Baparekraf juga merencanakan roadshow ke berbagai negara pasar seperti Australia, Jepang, London, dan negara lainnya.

Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap arahan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang menekankan pentingnya melakukan sosialisasi dengan narasi yang positif agar tujuan peraturan daerah ini dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Kebijakan pungutan pajak ini diharapkan tidak akan memberatkan wisatawan mancanegara, namun sebaliknya, akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Bali.

"Kami mendukung adanya pungutan untuk wisatawan mancanegara ini dan kami tidak ingin hal ini menjadi isu (perdebatan).

Oleh karena itu kita ingin menyosialisasikan kebijakan ini dengan baik karena tujuannya jelas agar pariwisata Bali bisa terus lestari, berbudaya, bermartabat," ujar Made.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, juga menjelaskan bahwa kebijakan ini dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada bulan Februari 2024. Pungutan pajak ini akan difokuskan pada dua program utama, yaitu penanganan dan pengelolaan sampah, serta program-program untuk menjaga adat budaya Bali.

Pemprov Bali telah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak, termasuk kedutaan asing dan maskapai penerbangan, serta telah melakukan simulasi proses pemungutan pajak bagi wisatawan mancanegara saat tiba di Bali.

Dengan estimasi waktu per wisatawan hanya sekitar 23 detik, diharapkan pungutan ini tidak akan menyebabkan antrean panjang.