Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip meritokrasi, karena posisi seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, bukan uang.
Kejadian ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas birokrasi desa. Jika praktik pemerasan dibiarkan,
dikhawatirkan akan membuka peluang korupsi yang lebih luas di tingkat desa maupun kabupaten.
Reaksi Publik
Kasus ini langsung menjadi sorotan publik setelah dikonfirmasi KPK. Banyak warganet menyoroti ketimpangan perilaku pejabat yang seharusnya menjadi teladan.
Media sosial ramai dengan komentar yang mendukung langkah KPK dalam menindak dugaan korupsi di tingkat desa.
Sementara itu, penyidik KPK menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini diharapkan menjadi efek jera bagi pejabat lain yang berniat melakukan praktik serupa,
sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi dari level paling bawah hingga atas. *****