WartaPesona.com – Linimasa media sosial tengah diramaikan oleh aksi sejumlah mahasiswa di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.
Momen tersebut terjadi saat Gibran melakukan kunjungan kerja ke lokasi banjir di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Kamis, 8 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran tidak hanya meninjau kondisi warga terdampak banjir, tetapi juga berdialog langsung dengan mahasiswa yang hadir di sekitar lokasi.
Percakapan itu kemudian menjadi sorotan publik setelah potongan videonya diunggah oleh akun Instagram @undercover.id pada Selasa, 13 Januari 2026, dan viral di berbagai platform media sosial.
Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa para mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait evaluasi pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan,
khususnya persoalan pertambangan yang dinilai berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko banjir.
“Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait evaluasi pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang ilegal yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan dan risiko banjir,” tulis keterangan unggahan tersebut.
Baca Juga: Banjir Bandang Tinggalkan Jejak Kayu di Mana-mana, Warga Aceh Tamiang Keluhkan Pemulihan yang Lambat
Mahasiswa Bongkar Dugaan 180 Kasus Tambang Ilegal
Dalam cuplikan video yang beredar, seorang mahasiswa menyampaikan secara lugas hasil kajian yang mereka lakukan terkait aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan.
Ia menyebutkan adanya ratusan dugaan kasus tambang ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Selama ini di Kalimantan Selatan ada izin-izin pertambangan,” ujar mahasiswa tersebut di hadapan Wapres Gibran.
“Ditemukan kurang lebih 180 kasus tambang ilegal berdasarkan kajian kami,” tegasnya.
Mahasiswa yang belum diketahui identitasnya itu menilai, persoalan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, ia meminta Gibran sebagai Wakil Presiden RI untuk turut mengawal penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait.