Pada 13 Januari 2020, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arvin Gumilang, mengungkapkan bahwa Harun tercatat dalam data perlintasan ke Singapura pada 6 Januari. Namun, pada saat itu, Arvin menyatakan bahwa Harun belum kembali ke Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, juga mengonfirmasi bahwa Harun belum kembali ke Indonesia. Pada saat yang sama, KPK mengajukan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Harun kepada pihak Imigrasi.
Namun, pada tanggal 7 Januari, jejak Harun diketahui telah kembali ke Indonesia. Informasi ini datang dari istrinya, Hildawati Jamrin, yang menyatakan bahwa suaminya telah tiba di Jakarta pada tanggal tersebut.
Pada tanggal 22 Januari, Direktorat Jenderal Imigrasi baru mengakui bahwa Harun telah kembali ke Indonesia pada tanggal tersebut. Namun, pihak Imigrasi memberikan alasan bahwa terdapat kerusakan pada sistem, sehingga data perlintasan Harun tidak masuk dalam pusat informasi.
Setelah itu, keberadaan Harun menjadi tidak jelas. Publik berspekulasi karena Harun Masiku tidak ditemukan. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menilai ada tiga kemungkinan, yaitu Harun tewas ditembak, disembunyikan, atau bersembunyi sendiri.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga bahwa Harun sudah meninggal. Namun, meskipun Harun belum ditemukan, Boyamin tetap meminta KPK untuk membawa kasus ini ke persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.
KPK telah mencantumkan Harun dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta bantuan dari pihak kepolisian. Namun, selama lebih dari empat tahun, KPK belum berhasil menemukan Harun.
Baca Juga: Respon Anies Baswedan Terhadap Statement Kaesang Pangarep yang Siap Berduet di Pilkada
KPK juga pernah menerima informasi bahwa Harun berada di luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Hal ini mendorong tim KPK untuk mendatangi negara tetangga pada bulan Juni tahun sebelumnya untuk memeriksa keberadaan Harun. Namun, hasilnya nihil.
"Kami telah mengirimkan tim ke negara tetangga untuk memeriksa informasi tentang keberadaannya, dan kami juga berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri," kata Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Asep Guntur Rahayu, di kantor KPK, Jakarta, pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Menurut informasi dari Divisi Hubungan Internasional Polri, lanjut Asep, telah terjadi kerja sama antar kepolisian dengan sejumlah kepolisian negara lain yang memungkinkan KPK untuk bergabung.
"Misalnya dengan kepolisian Singapura, kepolisian Malaysia, Filipina, dan jika ada informasi di negara tersebut, kami dapat bekerja sama melalui kepolisian Indonesia, Markas Besar Polri, dan kemudian Markas Besar Polri dengan negara tersebut untuk mencari para tersangka atau terduga," jelas Asep.