Panggilan Bangsa: Presiden Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

WartaPesona.com-Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Menurutnya, hal tersebut akan membantu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden menyatakan bahwa APBN dikumpulkan dengan susah payah dari berbagai sumber, seperti pajak, dividen, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak, sehingga penggunaannya harus dipertimbangkan secara bijak.

Ia meminta jajarannya untuk tidak membeli produk impor menggunakan anggaran APBN, karena itu hanya akan mengurangi pendapatan negara.

Baca Juga: Sinergi Indonesia-Malaysia: Kolaborasi Asosiasi Pariwisata untuk Menguatkan Sektor Pariwisata di Era Baru

Saat ini, produk dalam negeri sudah lebih banyak masuk ke dalam e-katalog. Presiden meminta agar produk-produk dalam negeri yang sudah masuk e-katalog tersebut tidak hanya dilihat saja, tapi juga dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD.

Pemerintah menargetkan 95 persen dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa dibelikan produk dalam negeri.

Presiden meyakini bahwa jika target tersebut dapat dicapai, maka industri dan UMKM dalam negeri akan hidup dan berkembang.

Baca Juga: Insentif dan Sanksi Siap Diterapkan oleh Pemerintah untuk Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri di Instansi

Ia menegaskan bahwa dengan membeli produk dalam negeri, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara otomatis, dan produksi dalam negeri juga dapat dimanfaatkan.

Baca Juga: Menteri Sandiaga Uno Ajak Mahasiswa Unissula Berinovasi untuk Mengangkat Sektor Ekonomi Kreatif di Semarang

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.