Polemik MBG di Sukabumi, Sekolah Tegaskan Guru Fokus Mengajar Bukan Distribusi Ompreng

“Kewajiban sekolah semestinya terbatas pada penyediaan ruang atau akses, bukan sebagai eksekutor distribusi,” tulis pihak sekolah.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pembagian tugas antara institusi pendidikan dan pelaksana program perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih peran.

Baca Juga: Viral Aksi Preman Datangi Sopir Bajaj di Tanah Abang, Diduga Minta Uang ‘Keamanan’

Polemik dan Tudingan ke Guru

Salah satu poin yang turut menjadi perhatian publik adalah munculnya tudingan dari masyarakat yang mengarah kepada guru terkait transparansi pembagian makanan MBG.

Dalam surat tersebut, pihak sekolah menyebut adanya anggapan bahwa guru mengambil jatah makanan siswa yang tidak hadir.

Tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan justru mencederai martabat profesi guru.

“Munculnya polemik dan tuduhan tidak berdasar terkait transparansi jatah makanan siswa yang tidak hadir,” tulis pihak sekolah.

Menurut mereka, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko sosial dan hukum bagi para tenaga pendidik yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan distribusi makanan.

Baca Juga: Aksi Preman di Tanah Abang Tuai Sorotan, Pedagang Bakso Jadi Korban Dugaan Pemerasan

Minta Dibentuk Tim Distribusi Mandiri

Sebagai solusi, SMAN 1 Ciemas meminta agar pihak SPPG Al-Mubarokah segera membentuk tim khusus yang bertugas menangani distribusi MBG di lingkungan sekolah.

Dengan adanya tim mandiri tersebut, diharapkan proses pembagian makanan dapat berjalan lebih profesional tanpa membebani pihak sekolah, khususnya guru.

“Menuntut agar pihak SPPG menyediakan tenaga khusus atau petugas distribusi mandiri,” demikian isi tuntutan dalam surat tersebut.

Selain itu, pihak sekolah juga menyatakan keberatan jika harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan makanan sisa dari siswa yang tidak hadir.

Jadi Sorotan Publik

Viralnya surat ini memicu beragam respons dari warganet. Sebagian mendukung sikap sekolah yang dinilai berupaya menjaga profesionalitas guru, sementara lainnya menilai perlu adanya koordinasi lebih baik antara pihak sekolah dan pelaksana program MBG.

Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai implementasi program MBG di lapangan, khususnya terkait pembagian peran, beban kerja, serta mekanisme distribusi yang ideal.