Jalan Tanah hingga Tanpa Listrik, Sekjen Kemensos Kisahkan Kondisi Rumah Calon Siswa Sekolah Rakyat di Kalteng

Home Visit Jadi Kunci Ketepatan Sasaran

Menurut Rico, metode home visit atau kunjungan langsung ke tempat tinggal calon siswa menjadi kunci agar Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang diterima memang berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, serta benar-benar membutuhkan intervensi negara.

“Kalau hanya mengandalkan data, banyak yang terlewat. Karena itu kami turun langsung, melihat sendiri kondisi kehidupan mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Usai Banjir Bandang, Guru di Tapanuli Selatan Ikhlaskan Ribuan Meter Tanah demi Pendidikan Anak

Kisah Anak yang Tinggal di Hutan Kalteng

Dalam forum tersebut, Rico juga membagikan pengalaman pribadi saat ikut menjemput seorang anak bernama Alfiyanur, yang tinggal di kawasan hutan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Anak tersebut diketahui tidak terdata dalam DTSEN, meski masuk dalam kategori miskin ekstrem.

“Saya penasaran, kok bisa ada orang tinggal di hutan sama kakaknya tapi tidak terdata sama sekali,” tutur Rico.

Perjalanan menuju rumah Alfiyanur bukanlah hal mudah. Tim Kemensos harus menempuh perjalanan sekitar 25 menit menggunakan mobil double cabin melewati jalan tanah yang rusak dan berlumpur.

“Setelah itu, masih harus jalan kaki sekitar 10 menit untuk sampai ke rumahnya,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, tim menemukan rumah sederhana tanpa aliran listrik dan jauh dari pemukiman warga lainnya.

“Lucunya, Forkopimda setempat pun tidak tahu ada warga yang tinggal di situ. Rumahnya tidak ada listrik, benar-benar terisolasi,” imbuh Rico.

Baca Juga: Guru Honorer Menangis di Medsos, Ungkap Kesenjangan Gaji dengan Sopir MBG

Tak Terdata Bukan Berarti Tak Berhak

Rico menegaskan, kasus Alfiyanur menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak rentan yang luput dari sistem pendataan nasional, padahal mereka justru paling membutuhkan akses pendidikan.

Dalam kasus seperti ini, Kemensos hanya membutuhkan surat keterangan dari pemerintah daerah sebagai dasar agar anak tersebut bisa diterima di Sekolah Rakyat.

“Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang benar-benar berada di status miskin dan miskin ekstrem. Tidak terdata bukan berarti tidak berhak,” tegasnya.