Alat Makan MBG Tak Luput dari Sorotan
Selain pengadaan seragam, ICW juga menyoroti anggaran pembelian peralatan makan untuk pelaksanaan MBG.
Egi mengungkapkan, biaya pengadaan alat makan dan dapur yang direalisasikan sepanjang 2025 mencapai ratusan miliar rupiah.
“Ini pengadaan alat makan dan dapur, alat makan itu macam-macam. Tapi yang jelas sendok bebek, kalau kita beli nasi uduk itu Rp4 miliar di tahun 2025,” katanya.
Tak berhenti di situ, ICW mencatat total realisasi pengadaan alat makan dan dapur mencapai Rp583 miliar.
Namun, rincian detail pengadaan tersebut tidak sepenuhnya terbuka ke publik.
“Kalau ompreng ini nggak kelihatan detailnya, dibuat gelondongan, tapi totalnya Rp583 miliar,” lanjut Egi.
Pertanyaan soal Tanggung Jawab dan Potensi Pengeluaran Ganda
ICW juga mempertanyakan pembagian tanggung jawab antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG terkait pengadaan alat makan.
Menurut Egi, perlu kejelasan apakah alat makan merupakan kewenangan pusat atau unit pelaksana di daerah.
“Kita heran juga, kalau alat makan tanggung jawab BGN atau SPPG? Ini duitnya dari BGN, pengadaannya BGN. Jadi, kalau sudah keluar dari sana (SPPG), ngapain lagi di sini dikeluarkan?” ujarnya.
ICW khawatir, tanpa kejelasan pembagian kewenangan, terdapat potensi pencatatan pengeluaran ganda antara BGN dan SPPG.
Hal ini dinilai dapat merugikan keuangan negara serta mencederai tujuan utama program MBG.
Dorong Klarifikasi dan Transparansi
Atas temuan tersebut, ICW mendesak BGN untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Transparansi dianggap penting agar program MBG tetap berada di jalur yang tepat dan tidak menjadi celah pemborosan anggaran.
Menurut ICW, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar anggaran negara benar-benar difokuskan pada pemenuhan gizi masyarakat, bukan pada belanja penunjang yang dinilai tidak prioritas.
“Tujuan MBG itu gizi. Maka belanjanya juga harus relevan dengan gizi,” pungkas Egi. *****
