Mahfud MD Buka-bukaan soal Penegakan Hukum 2025, Sejumlah Kasus Besar Dinilai Stagnan

WartaPesona.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melihat situasi sebagai cermin persoalan serius dalam politik hukum nasional.

Menurutnya, lemahnya konsistensi antara pernyataan politik dan pelaksanaan hukum menjadi akar dari banyaknya kasus besar yang mandek.

Komitmen Keras di Atas Panggung, Lemah di Lapangan

Dalam refleksi akhir tahun 2025, Mahfud menilai wacana pemberantasan korupsi masih terdengar lantang di ruang publik.

Pidato-pidato pejabat, pernyataan resmi pemerintah, hingga berbagai forum kenegaraan hampir selalu diwarnai ancaman keras terhadap koruptor dan janji penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa komitmen tidak bisa diukur dari kerasnya pernyataan semata.

“Kalau komitmen dimaknai sebagai pernyataan dan janji, maka komitmen itu terlihat sangat kuat. Hampir setiap hari pidato berisi ancaman kepada koruptor dan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan,”

ujar Mahfud dalam unggahan YouTube Mahfud MD Official, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurutnya, ukuran sejati dari keseriusan penegakan hukum justru terlihat dari keberanian menuntaskan perkara besar yang melibatkan kepentingan luas dan aktor berpengaruh.

“Di situlah politik hukum diuji, bukan di pidato,” tegas Mahfud.

Sorotan terhadap Kinerja KPK Sepanjang 2025

Mahfud secara khusus menyoroti sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025.

Ia menilai, meski masih ada operasi tangkap tangan (OTT), kinerja KPK dalam membongkar kasus besar di tingkat pusat belum menunjukkan terobosan signifikan.

Sejumlah perkara strategis yang sempat ramai diperbincangkan publik justru berjalan lambat, bahkan menghilang dari radar pemberitaan.

Mahfud menyinggung kasus dugaan korupsi kuota haji serta beberapa perkara lama yang telah lama tercatat namun tak kunjung dibawa ke meja hijau.

“Banyak yang mandek, ujung pangkalnya tidak jelas,” kata Mahfud.